dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Belawan | suaraburuhnasional.com – Sebuah noktah hitam baru saja mencoreng wajah penegakan hukum di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Ironi ini melampaui sekadar aksi kriminal biasa; ini adalah potret runtuhnya wibawa institusi ketika seorang purnawirawan Polri, yang telah menghibahkan masa mudanya demi lencana negara, justru harus menyaksikan keluarganya diambang maut sementara laporan hukumnya membatu tanpa nyawa.
Peristiwa berdarah ini meletus di kawasan Titi I, Kelurahan Belawan Sicanang, Sabtu malam (4/4/2026) hingga dini hari. Apa yang awalnya diklaim sebagai gesekan antar kelompok, dengan cepat bermutasi menjadi aksi penjarahan brutal dan teror kemanusiaan yang terstruktur.
Horas Hutahuruk, seorang purnawirawan Polri, hanya bisa menatap nanar saat kediamannya diinvasi oleh massa yang beringas. Kaca-kaca hancur, pintu dijebol, dan kios yang menjadi sandaran hidup pasca-pensiun luluh lantak dijarah habis. Namun, luka materiil itu tak sebanding dengan trauma psikis yang mendalam. Istrinya, Klara Rosmawati (44), bersama buah hatinya diseret keluar rumah layaknya tawanan perang.
Di bawah ancaman senjata tajam, para pelaku menyiramkan bahan bakar, bersiap menyulut api untuk membakar hidup-hidup keluarga mantan abdi negara tersebut. “Rumah saya habis. Anak dan istri saya diseret dan diancam dibakar. Di mana keadilan bagi kami yang pernah mengabdi?,”ujar Horas dengan suara parau yang menyimpan amarah tertahan.
Belawan dalam cengkeraman kejahatan
publik kini menaruh mosi tidak percaya pada gedung Polres Pelabuhan Belawan. Bagaimana mungkin aksi penjarahan yang berlangsung berjam-jam luput dari radar keamanan?. Sebagai mantan anggota Polri yang memahami mekanisme hukum, Horas bergerak cepat melapor. Namun, ia justru mendapati kenyataan pahit: laporannya seolah hanyalah tumpukan kertas tanpa makna di atas meja penyidik.
Sikap bungkam Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, saat dikonfirmasi terkait tragedi ini kian memperkeruh suasana. Ketidakmampuan meredam konflik menahun, ditambah dengan sikap tertutup pimpinan tertinggi di wilayah tersebut, membangun persepsi publik bahwa ada pembiaran yang terstruktur terhadap aksi premanisme.
Awalnya, kehadiran Kapolres baru diharapkan membawa angin segar dan perubahan signifikan. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Belawan kini kian terperosok ke dalam lubang kehancuran. Segala bentuk penyakit masyarakat mulai dari perjudian, begal, pungutan liar (pungli), hingga peredaran narkoba tumbuh subur tanpa tersentuh tangan hukum yang tegas.
Ujian bagi Komitmen “Polri Presisi”
Viralnya video kekecewaan Horas bukan sekadar curhatan korban, melainkan tamparan keras bagi jargon “Melayani, Mengayomi, dan Melindungi.” Di Belawan, jargon itu terasa hambar di tengah deru ancaman senjata tajam yang kini menjadi pemandangan sehari-hari.
Kevakuman tindakan dan ketidakpekaan terhadap darurat keamanan warga ini bukan lagi masalah administrasi belaka, melainkan kegagalan fundamental dalam menjaga nyawa manusia. Jika seorang mantan anggota Polri saja “dianak-tirikan” dan dibiarkan berjuang sendiri, bagaimana nasib rakyat jelata yang tak memiliki “seragam” di masa lalunya?.
Kini, mata masyarakat tertuju pada Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Publik mendesak adanya evaluasi total terhadap jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Negara tidak boleh kalah oleh perusuh. Jika institusi membiarkan anggotanya menjadi “yatim piatu” tanpa perlindungan hukum di rumahnya sendiri, maka kepada siapa lagi kepercayaan rakyat harus disandarkan?
Belawan sedang menjerit, dan diamnya aparat adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. (Liputan : Nelson Siregar)
