Labuhan | suaraburuhnasional.com – Di tengah upaya keras pemerintah memastikan distribusi energi tepat sasaran, sebuah anomali memuakkan tersaji di jantung Jalan Yos Sudarso, Pekan Labuhan. Pada Rabu siang (13/5/2026), kemacetan horizontal yang melumpuhkan nadi transportasi di kawasan tersebut bukan sekadar dampak antrean kendaraan, melainkan tabir yang menutupi praktik sistematis penggarongan BBM bersubsidi oleh kelompok yang diduga kuat sebagai “Mafia Energi”.
Investigasi di lapangan mengungkap transformasi modus operandi yang kian berani dan canggih. Para spekulan tidak lagi menggunakan jeriken kecil, melainkan armada truk yang telah dimodifikasi secara ilegal.
Temuan paling mencolok adalah keberadaan unit kontainer yang disulap menjadi “tangki raksasa berjalan”. Demi mengelabui aparat penegak hukum, kontainer tersebut disegel rapat dari luar, menciptakan ilusi visual seolah-olah mengangkut komoditas logistik legal. Namun, di balik dinding baja tersebut, ribuan liter BBM subsidi yang merupakan hak masyarakat kelas bawah disedot secara masif untuk dialirkan ke pasar industri demi keuntungan gelap yang fantastis.
Egoisme para mafia ini menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat dari berbagai sisi: Antrean kendaraan pemborong BBM memakan badan jalan utama, menciptakan blind spot (titik buta) yang membahayakan pengguna jalan lain.
Penyempitan jalur akibat antrean ilegal ini memaksa masyarakat bertaruh nyawa di tengah lalu lintas padat yang rawan memicu kecelakaan maut. Hak ekonomi rakyat kecil dirampas demi memperkaya segelintir oknum yang memanfaatkan celah pengawasan.
Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap kedaulatan energi nasional. Secara yuridis, para pelaku dan pihak SPBU yang memfasilitasi praktik ini dapat dijerat dengan:
Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Regulasi ini mengancam pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah).
Publik kini menaruh harapan besar pada integritas Kapolres Pelabuhan Belawan, Kapolda Sumatera Utara, hingga Kapolri untuk membongkar jaringan ini hingga ke akarnya. Masyarakat menanti langkah konkret, bukan sekadar seremoni pengawasan.
Pengamat Publik, NPS, menegaskan bahwa Manajemen Pertamina harus bertindak progresif. “Audit investigatif terhadap SPBU Pekan Labuhan adalah harga mati. Jika ditemukan bukti adanya ‘main mata’ antara pengelola SPBU dan mafia, maka pencabutan izin usaha (PHU) harus dilakukan tanpa kompromi untuk menjaga marwah institusi,” tegasnya kepada awak media.
Jangan biarkan peluh rakyat dan subsidi negara menjadi pelumas kekayaan para mafia, sementara masyarakat hanya disisakan polusi, kemacetan, dan ancaman kecelakaan di jalan raya. (Liputan: Nelson Siregar)
