dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Jakarta | suaraburuhnasional.com – Genap satu tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mencatat berbagai capaian positif di sektor pertanahan dan tata ruang. Melalui kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), reformasi agraria dan penataan ruang terus menunjukkan progres nyata bagi masyarakat.
Sejak dilantik, pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan sektor pertanahan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Program pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dipercepat dengan target menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya ini tidak hanya meminimalkan konflik agraria, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di bidang tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga berhasil memperkuat integrasi data melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digital yang kini dapat diakses secara terbuka. Langkah ini memperkuat transparansi dan memastikan setiap kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, percepatan penerbitan sertipikat tanah untuk rakyat dan penguatan kemitraan lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap tanah produktif, sekaligus mendukung agenda pemerataan ekonomi nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebelumnya menegaskan bahwa arah kebijakan pertanahan di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran akan terus difokuskan pada keadilan agraria, efisiensi tata ruang, dan keberlanjutan pembangunan. “Tanah adalah basis kesejahteraan rakyat. Kepastian hak atas tanah berarti kepastian hidup yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Dengan beragam capaian tersebut, sektor pertanahan dan tata ruang kini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045—membangun negeri dari pondasi kepastian hukum, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Cs)
