Medan | suaraburuhnasional.com – Sekretariat DPRD Kota Medan meniadakan kegiatan rapat-rapat di Kantor DPRD Kota Medan selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021.
Selain itu, PNS dan pegawai hanya 25 persen yang hadir ke kantor dan selebihnya bekerja di rumah atau Work From Home (WFH). Hal ini dikatakan Plt Sekretaris DPRD Medan, Erisda Hutasoit, kepada wartawan, dikutip Jumat (16/7/2021).
Menurutnya, kebijakan tersebut mengantisipasi adanya kerumunan di dalam gedung DPRD Kota Medan. “Karena kalau rapat dengar pendapat atau rapat lainnya kan mengundang orang untuk datang dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi ini kita tiadakan dulu sampai PPKM darurat selesai,” ucapnya.
Dikatakan Erisda, pembatasan kegiatan ini juga dilakukan untuk kunjungan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ke konterpart yang ditiadakan. Sedangkan tamu-tamu yang berkunjung ke DPRD Kota Medan tetap bisa dilakukan, namun hanya boleh diwakili 1-2 orang dan menunjukkan hasil antigen negatif Covid 19.
“Tamu dari daerah lain untuk kunjungan kerja tetap kita terima karena kan memang sudah terjadwal. Lagipula kita tidak bisa menutup seluruh akses karena bukan lockdown. Hanya saja tamu harus menunjukkan hasil antigennya negatif dan yang masuk ke dalam gedung hanya 1-2 orang saja,” ungkap Erisda.
Untuk rapat-rapat yang mendesak, lanjutnya, tetap boleh dilakukan tapi tidak di kantor dewan tapi dengan daring. Rapat paripurna yang telah terjadwal akan dikoordinasikan kembali dengan pimpinan DPRD dan kalaupun dilaksanakan secara daring. Untuk surat-surat yang masuk hanya boleh sampai ke security. “Kita juga selalu mengingatkan seluruh pegawai dan anggota dewan untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan dengan ketat sebagai pencegahan penyebaran covid 19,” tutur Erisda. (PM)
