Yogyakarta | suaraburuhnasional.com –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) gelombang kedua di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), D.I. Yogyakarta, Selasa (17/12/2024). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa para PPAT yang lulus nantinya akan menjadi bagian integral dari transformasi layanan pertanahan yang tengah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Transformasi ini, menurut Nusron, mencakup dua aspek utama, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek sistem, fokusnya adalah modernisasi proses bisnis dan teknologi informasi (IT). “Kita akan menghubungkan berbagai gagasan, termasuk Akta Jual Beli (AJB) dan akta-akta lain yang Saudara susun secara online melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Dengan ini, kita bisa memantau aktivitas PPAT, jumlah transaksi, hingga biaya yang dikeluarkan,” ujar Nusron Wahid.
Selain itu, Menteri Nusron menyoroti pentingnya transformasi SDM melalui rotasi penempatan PPAT, yang dilakukan serupa dengan mekanisme pada aparatur sipil negara (ASN). Hal ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih seragam dan adil. “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa biaya dan pelayanan PPAT tidak seragam, bahkan ada yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kita mempertimbangkan untuk merotasi penempatan PPAT secara berkala agar menghindari ketimpangan pelayanan,” tegasnya.
Ujian PPAT yang Transparan dan Akuntabel
Ujian PPAT tahun 2024 memasuki gelombang kedua, setelah sebelumnya gelombang pertama diselenggarakan di PPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas. Dari total 6.000 pendaftar, sebanyak 5.544 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
Ujian ini menggunakan metode Computer Based Test (CBT), yang memungkinkan hasilnya dipantau secara real-time di lokasi ujian. Peserta yang lulus adalah mereka yang memenuhi passing grade dan peringkat yang telah ditentukan. Transparansi menjadi salah satu keunggulan pelaksanaan ujian ini, di mana setiap proses dapat diikuti langsung oleh peserta.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Ketua STPN, Agustyarsyah; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.
Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mencetak PPAT yang berkualitas dan siap berkontribusi dalam modernisasi layanan pertanahan di Indonesia. (Clara.s)
