Jabar | suaraburuhnasional.com – Skandal pungutan pada orang tua siswa di SMKN 1 Bojongpicung Kabupaten Cianjur masih bergejolak di tengah masyarakat, pasalnya, pihak sekolah sendiri ataupun dinas terkait masih belum menyampaikan ketegasan pada orang tua siswa bahwa di sekolah SMKN 1 Bojongpicung tidak ada lagi bentuk apapun pungutan atau sumbangan yang biasa membebani orang tua siswa seperti di tiap tahun ajaran sebelumnya.
Adanya gejolak soal pungutan di sekolah tersebut sulit dibantah, salah satunya terlihat dari protes Iyus Firja Yusman selaku orang tua siswa yang berprofesi sebagai Sekdes di Desa Hegarmanah, Iyus pada akhir Agustus lalu mengirim surat protes terhadap komite sekolah guna dibebaskan dari beban pungutan tahunan, menurut Iyus, pungutan tersebut lantaran dinilai tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang ada.
Menanggapi soal ketidak tegasan sikap dari pihak Disdik dan kepala sekolah atas pungutan yang biasa berlangsung di SMKN 1 Bojongpicung, sejumlah ahli pendidikan angkat bicara, menurutnya, Disdik dan kepala sekolah terindikasi mengalami kecewa berat atas penolakan sumbangan oleh para orang tua siswa pada komite sekolah sewaktu rapat dengan orangtua siswa di akhir bulan juli lalu, dimana komite sekolah menyampaikan nominal pungutan untuk siswa jurusan pertanian dibebani bayar Rp 1,8 juta dan untuk siswa jurusan lainnya Rp 2,4 juta pertahun tidak disetujui oleh orang tua siswa alias ditolak.
Perihal tidak adanya ketegasan dari sekolah maupun dinas terkait masih diberlakukan atau tidaknya pungutan tahunan, pihak ahli pendidikan mensinyalir, hal itu merupakan bagian dari buntut penolakan pungutan oleh orang tua siswa pada komite sekolah yang menoreh kecewa berat banyak pihak, pasalnya, penolakan tersebut jadi ancaman pada upeti fantastik yang bertahun tahun rutin diterima akan berhenti tidak lagi mengalir.
Menurut informasi yang dihimpun media online suaraburuhnasional.com dari sejumlah sumber di internal sekolah, SMKN 1 Bojongpicung dari sejak dikepalai Nandang Jauharudin belum berganti komite sekolah, dari sejak itu pula pungutan pada orang tua siswa kian menjadi alias tidak mengenal siswa dari keluarga miskin atau anak yatim, semua ditarik sumbangan hingga jika tidak dilunasi maka dilakukan penahanan ijazah, sumber menambahkan, tidak sedikit program akademik disekolah yang merupakan bagian dari prioritas alokasi dana BOS sebagaimana yang telah dicantumkan pada RKAS, namun realisasinya terindikasi tidak didanai oleh BOS melainkan dibebankan pada keuangan hasil pungutan dari orangtua siswa, itupun tidak sepadan dengan kebutuhan anggaran, karenanya sumber berharap, hal tersebut dapat segera terendus oleh pihak APIP ataupun APH agar persoalan dana BOS dan pungutan dana dari orang tua siswa jadi terang benderang baik secara yuridis maupun administrasi.
Terkait perihal dimaksud, dari Nonong Winarni selaku kepala KCD wilayah Vl Jawa Barat belum diperoleh konfirmasinya, lantaran, upaya awak media suaraburuhnasional.com menghubungi Nonong melalui Whatsapp tidak diperoleh hasil sepatah katapun jawaban. (Kamal/Asep)
