Medan | suaraburuhnasional.com – Pelaksanaan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos, berubah menjadi forum curahan hati warga. Sedikitnya 16 Serikat Tolong Menolong (STM) se-Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, menyampaikan beragam keluhan serius, mulai dari banjir, infrastruktur terbengkalai, sampah, lampu jalan, hingga kinerja aparatur kelurahan, Minggu (21/12/2025) di Jalan Karya Mesjid Gedung Sopo ATRestorsi Bersatu kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, dimulai pukul 15.00 Wib sampai selesai.
Dalam reses yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) I itu, warga memanfaatkan kehadiran wakil rakyat dari Partai NasDem tersebut untuk menyampaikan persoalan lingkungan, kesehatan, pendidikan, drainase, hingga penerangan jalan umum yang dinilai tak kunjung tuntas.
Menariknya, Antonius yang dikenal humoris dan dekat dengan masyarakat, mengajak warga merenung dan merefleksikan musibah banjir besar akhir November lalu yang merendam 19 kecamatan di Kota Medan, termasuk Sei Agul.
Di sela dialog, ia memutar lagu Ebiet G. Ade sebagai ajakan agar bencana tersebut tidak dijadikan ajang saling menyalahkan, melainkan momentum evaluasi bersama. “Reses ini adalah tugas konstitusional anggota DPRD untuk mendengar langsung jeritan warga, sekaligus menghadirkan dinas terkait agar solusi bisa dicari bersama,” tegas Antonius yang duduk di Komisi IV DPRD Medan.
Dalam kegiatan reses itu, Antonius secara tegas menyoroti kinerja Lurah Sei Agul yang dinilainya kurang responsif terhadap keluhan masyarakat, terutama saat banjir melanda. “Banyak pengaduan warga yang masuk ke saya. Saat banjir kemarin, lurah dianggap kurang cepat dan kurang bersinergi, termasuk dengan anggota DPRD dari dapil ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa sinergi antara lurah, perangkat kecamatan, wakil rakyat, dan masyarakat, maka program Wali Kota Medan akan sulit berjalan optimal. “Sebagai abdi negara, lurah tidak boleh alergi terhadap DPRD,” tambahnya.
Pada sesi tanya jawab, Panter Sibarani, Ketua STM Dos Niroha, mengungkapkan sedikitnya 33 kepala keluarga terdampak banjir. Ia juga mengeluhkan Jalan Pengayoman yang sudah 15 tahun tak tersentuh pembangunan.
Keluhan senada disampaikan Melva Diana Silalahi dari STM Saurna, Jalan Setia Baru. Ia menyoroti buruknya pengelolaan sampah yang menyebabkan drainase tersumbat dan memicu banjir. “Kami siap membayar retribusi, asalkan becak pengangkut sampah diaktifkan kembali dan sampah rutin diangkut,”pintanya.
Menanggapi keluhan warga, Antonius mengakui banjir 27 November lalu berada di luar perkiraan. Bahkan, ia menyebut rumah pribadinya juga terendam banjir lebih dari satu meter. “Kita semua korban. Bahkan pegawai Pemko dan BPBD juga terdampak. Ini jadi pelajaran penting agar kesiapsiagaan bencana lebih diprioritaskan,”ujarnya.
Sebagai solusi, Antonius mengusulkan agar setiap kelurahan di Kota Medan dilengkapi minimal dua perahu karet, serta peningkatan kesiapan BPBD dalam menghadapi bencana.
Perwakilan BPBD Kota Medan, Muhammad Yamin Daulay, secara terbuka mengakui pihaknya kewalahan saat banjir melanda. “Arus air sangat deras, 70 tim kami kewalahan, bahkan satu unit perahu karet hanyut. Kantor BPBD juga terendam sehingga layanan darurat terganggu,” ungkapnya. Ia menegaskan peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi serius untuk meningkatkan perencanaan penanggulangan bencana ke depan.
Masalah lampu penerangan jalan juga menjadi sorotan tajam. Antonius menilai kualitas lampu yang dipasang Dishub Medan buruk karena cepat rusak. “Plt Kadishub harus lebih fokus. Jika tidak mampu, lebih baik jabatan itu diberikan kepada yang benar-benar siap bekerja,” tegasnya.
Selain itu, warga dari STM Kosari, St. E.R br Lumbantoruan, menyoroti maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Jalan Tengku Amir Hamzah, bahkan di sekitar kantor lurah. “Kasihan mereka, tapi ini juga mencerminkan ketidakpedulian pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Trantib Kelurahan Sei Agul, Humiras L. Tobing, mengaku pihaknya rutin menertibkan gepeng dan akan kembali berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial agar mereka dibawa ke panti sosial.
Menutup kegiatan reses, Antonius meminta warga yang belum sempat menyampaikan keluhan agar menuliskannya di lembar aspirasi, yang akan dibawa ke fraksi dan selanjutnya diperjuangkan di Rapat Paripurna DPRD Medan. Ia juga mengajak seluruh warga mendukung program Pemko Medan agar visi “Medan untuk Semua” benar-benar terwujud. Kegiatan reses ditutup dengan pembagian suvenir, kue, dan nasi kotak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Puskesmas Sei Agul, Dishub, Dinas Kesehatan, DLH, Dinas Pendidikan, BPBD kota Medan, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Partai humori Kecamatan Medan Barat, serta aparat kepolisian setempat. (PM)
