dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Medan | suaraburuhnasional.com – Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, menghadiri rapat pembahasan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan 908/Gajah Dompak yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (8/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., dan turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., Bupati Pakpak Bharat, Frans Bernhard Tumangger, serta perwakilan instansi terkait dari pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian Dalam Negeri terkait adanya perbedaan pandangan mengenai usulan lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan 908/Gajah Dompak. Lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Dairi diketahui berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat,ini tindakan untuk sinkronisasi wilayah.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas secara komprehensif aspek administratif, regulasi, serta kondisi faktual di lapangan terkait batas wilayah. Pembahasan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2019 tentang Batas Daerah.
Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mendukung pembangunan batalyon sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Kami pada prinsipnya mendukung penuh pembangunan batalyon ini karena akan memberikan dampak positif, baik dari sisi keamanan maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dairi juga siap mengikuti hasil kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujarnya.
Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri menekankan bahwa pembahasan utama dalam rapat tersebut berfokus pada kejelasan batas wilayah administratif, bukan pada pembangunan batalyon itu sendiri. Untuk itu, diperlukan verifikasi lapangan serta sinkronisasi data antarinstansi guna memastikan keakuratan batas daerah.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah pusat terkait penyesuaian administrasi lokasi, berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara sebelumnya.
Selain itu, direncanakan akan dilakukan kunjungan lapangan oleh tim teknis Kementerian Dalam Negeri bersama pihak terkait untuk memastikan kondisi riil di lokasi yang diusulkan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, Rotua Noviyanti, S.H., M.H. (Clara)
