dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Medan | suaraburuhnasional.com – Terkadang, kenyataan jauh lebih pahit daripada fiksi yang paling kelam. Di saat seorang anak berusia tiga tahun seharusnya sedang mengenal dunia melalui dekapan hangat orang tua, seorang balita di Medan justru dipaksa menghadapi kenyataan pahit yang merenggut hak dasar kemanusiaannya rasa aman.
Melalui pernyataan resmi yang menggugah nurani, tim kuasa hukum korban Khairil Anwar Damanik, S.H., Najir Sarip Siregar, S.H., dan Doni Gunawan Siregar, S.H. menyuarakan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang melibatkan seorang ayah kandung berinisial H sebagai terduga pelaku.
Ketika “Benteng” Menjadi “Ancaman”
Kasus yang teregistrasi dengan nomor laporan LP/412/IV/2026/SPKT/Pel. Belawan ini menjadi potret buram pengkhianatan terhadap amanah perlindungan anak. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa perkara ini adalah ujian bagi nurani publik.
“Seorang anak berusia tiga tahun belum memiliki kosakata untuk menjelaskan rasa takut, apalagi memahami kekerasan yang menimpanya. Ia hanya tahu rasa sakit. Oleh karena itu, kitalah yang harus menjadi suaranya,” ungkap tim kuasa hukum dengan nada yang sarat akan wibawa dan empati.
Perjuangan fisik dan mental telah dimulai sejak 17 April 2026. Koridor dingin RSUD Dr. Pirngadi dan ruang sunyi UPTD PPA Kota Medan menjadi saksi bisu saat korban menjalani pemeriksaan visum fisik dan psikologis. Prosedur ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan upaya memotret trauma yang tertanam dalam raga kecil sang bocah.
Di tengah perjuangan hukum yang melelahkan, muncul sebuah fenomena yang sangat disayangkan: adanya upaya pengalihan isu melalui aksi demonstrasi yang menyerang pribadi ibu korban. Tuduhan tak berdasar mengenai kehidupan personal sang ibu sengaja ditiupkan ke ruang publik, seolah-olah ingin menukar substansi kejahatan dengan fitnah moral.
Kuasa hukum secara tegas berdiri menghalau narasi tersebut: Relevansi Hukum: Persoalan privasi ibu korban sama sekali tidak menghapus atau mengurangi fakta adanya dugaan tindak pidana terhadap anak. Serangan Moral: Menyerang karakter seorang ibu yang sedang berjuang demi keadilan anaknya adalah bentuk kekejaman sosial yang tidak dapat ditoleransi. Perlindungan Psikologis: Intimidasi sosial hanya akan memperpanjang masa pemulihan trauma keluarga korban.
Menagih Janji Peradaban
Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Polres Pelabuhan Belawan atas respons cepat dalam mengamankan tersangka. Namun, perjuangan belum usai. Tim kuasa hukum meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak menutup mata dan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas secara profesional dan objektif.
Sebagai penutup yang menggetarkan, mereka meninggalkan pesan reflektif bagi seluruh masyarakat: “Tidak ada ibu yang rela menyeret kehidupan pribadinya ke ruang publik jika tidak demi menyelamatkan nyawa dan masa depan anaknya. Pada akhirnya, martabat suatu bangsa tidak diukur dari kemajuannya, melainkan dari seberapa tangguh bangsa tersebut melindungi anak-anak yang paling lemah di antara mereka.”
Kini, mata publik tertuju pada penegakan keadilan di Medan. Apakah hukum akan menjadi perisai yang kokoh bagi sang balita, ataukah ia akan kalah oleh kebisingan opini yang menyesatkan?. Satu yang pasti: Suara kebenaran tidak akan bisa dibungkam oleh fitnah seribu bahasa. (Liputan: Nelson Siregar)
