dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Marelan | suaraburuhnasional.com – Kedaulatan sebuah negara tidak hanya berdiri kokoh di menara-menara perbatasan, namun ia hidup dan berdenyut di gang-gang kecil pedesaan. Memahami filosofi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melakukan langkah progresif dengan meresmikan Desa Binaan Imigrasi, sebuah gerakan penyadaran kolektif yang dipusatkan di Aula Kelurahan Terjun, Jumat (8/5/2026).
Langkah ini merupakan antitesis terhadap maraknya kejahatan lintas negara yang sering kali menjadikan ketidaktahuan masyarakat sebagai celah. Melalui program ini, Imigrasi Belawan tidak lagi sekadar menjadi penjaga pintu gerbang, melainkan menjadi mitra dialog bagi masyarakat akar rumput.
Dalam suasana yang sarat akan semangat kolaborasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, Dedi Sinurat, menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara adalah hukum tertinggi.
”Negara tidak boleh berjarak dengan rakyatnya. Melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), kami meruntuhkan sekat birokrasi. Kami hadir untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga kita yang terjebak dalam pusaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya karena minimnya literasi keimigrasian,”ungkap Dedi Sinurat dengan lugas.
Visi ini merupakan pengejawantahan dari gagasan Hendarsam Marantoko, yang menekankan bahwa pelayanan publik harus berjiwa “Imigrasi untuk Rakyat”—sebuah komitmen untuk memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum.
Kehadiran para tokoh mulai dari Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga penggerak Karang Taruna dan PKK, menciptakan sebuah barisan pertahanan semesta. Desa kini diposisikan bukan sebagai objek, melainkan subjek aktif dalam pengawasan keimigrasian.
Isu Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) dan modus operandi perekrutan ilegal menjadi sorotan utama. Masyarakat dibekali dengan “senjata” berupa pemahaman regulasi, sehingga setiap tawaran kerja ke luar negeri yang mencurigakan dapat terdeteksi sebelum berubah menjadi tragedi.
Momentum sosialisasi ini berkembang menjadi dialog yang kaya akan substansi. Warga secara kritis membedah prosedur permohonan paspor hingga mekanisme pengawasan orang asing di lingkungan mereka. Antusiasme ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap keamanan teritorial mereka, selama diberi ruang dan akses informasi yang tepat.
Lurah Rengas Pulau dalam testimoninya menyebut kegiatan ini sebagai “pencerahan di tengah keremangan informasi”. Ia meyakini bahwa koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi akan menutup celah bagi para spekulan dan pelaku kejahatan transnasional yang kerap mengincar warga desa.
Pertemuan ini diakhiri bukan sekadar dengan jabatan tangan, melainkan dengan sebuah Fakta Integritas Sosial. Komitmen untuk saling bertukar informasi dan menjaga lingkungan dari potensi kerawanan keimigrasian kini menjadi misi bersama.
Imigrasi Belawan telah membuktikan bahwa pengawasan terbaik adalah pengawasan yang melibatkan hati dan partisipasi masyarakat. Dengan beroperasinya PIMPASA di tiap sudut wilayah binaan, harapan akan wilayah yang bebas dari TPPO dan tertib secara keimigrasian bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang sedang dibangun bersama. (Liputan : Nelson Siregar)
