Tanjungbalai | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang (Ditjen P2PR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangani Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai.
Penandatanganan berlangsung di Hotel Ambhara, Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Rabu (29/10/2025). Berita acara tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim bersama Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen P2PR Kementerian ATR/BPN, Agus Susanto.
Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dalam kesempatan itu menyampaikan, revisi RTRW bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjawab dinamika pembangunan, investasi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. “Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting dalam upaya kita mewujudkan penataan ruang yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Wali Kota.
Menurutnya, penandatangan ini, merupakan proses formal untuk mengesahkan hasil verifikasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi. Tindakan ini menjadi bagian penting dari proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan penataan ruang sesuai dengan aturan yang berlaku. Turut hadir mendampingi Wali Kota Tanjungbalai, Kadis PUTR Tety Juliany Siregar, Plt Kadis Kominfo Indra Adiguna dan Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. (Indah)
