Aceh Besar | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati, S.Pd., M.Si., memberikan pendampingan teknis langsung terkait penginputan usulan masyarakat melalui sistem perencanaan daerah yang berlangsung di Aula UDKP Kecamatan Darussalam, Jumat (23/1/2026).
Kegiatan strategis ini untuk aparatur gampong dan perwakilan masyarakat dari tiga wilayah, yakni Kecamatan Mesjid Raya, Baitussalam, dan Darussalam. Pendampingan ini merupakan langkah preventif guna memastikan setiap aspirasi warga terakomodasi secara terstruktur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah tahun anggaran mendatang.
Sinkronisasi Data dan Kebijakan
Dalam arahannya, Rahmawati menekankan bahwa ketepatan penginputan data menjadi variabel penentu keberhasilan usulan pembangunan. Usulan yang dihimpun melalui Musyawarah Gampong (Musbang) dan Musyawarah Antar Desa di tingkat kecamatan harus terintegrasi secara akurat ke dalam sistem digital yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pendampingan ini bertujuan agar usulan yang disampaikan bersifat riil, berbasis kebutuhan lapangan, dan memiliki sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Akurasi input data secara teknis akan memperbesar peluang usulan tersebut untuk ditindaklanjuti pada tahap finalisasi,” ujar Rahmawati.
Optimalisasi Partisipasi Publik
Lebih lanjut, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa kualitas perencanaan daerah sangat bergantung pada validitas data yang disuplai dari tingkat bawah. Oleh karena itu, Bappeda berkomitmen untuk terus memberikan asistensi teknis guna meminimalisir kendala administratif yang sering kali menghambat usulan prioritas masyarakat.
Para peserta menyambut positif inisiatif ini. Kehadiran tim asistensi Bappeda dinilai memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah.
Melalui penguatan kapasitas ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap partisipasi publik dalam proses teknokrasi pembangunan semakin optimal. Harapannya, program kerja yang dihasilkan di masa depan benar-benar menjadi representasi dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas demi kesejahteraan Kabupaten Aceh Besar. (sy)
