Belawan | suaraburuhnasional.com — Ketika hukum kalah cepat dengan kepalan tangan, jalanan berubah menjadi arena penghakiman. Pada Rabu (15/7/2026) malam, sebuah kilasan horor tersaji di Jalan Raya Pelabuhan, tepat di samping SPBU ST. Sekelompok massa bersenjatakan kelewang merangsek masuk, menghancurkan sebuah lapak judi ketangkasan jenis “tembak ikan” hingga porak-poranda. Kaca pelindung meja judi pecah berkeping-keping, merefleksikan rapuhnya rasa aman di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
Namun, ini bukan sekadar amuk massa biasa. Investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan mengarah pada satu kesimpulan yang jauh lebih kelam: ini adalah perang terbuka, sebuah konflik horizontal yang dipicu oleh gesekan antarkelompok terorganisir demi memperebutkan hegemoni dan wilayah operasional bisnis judi gelap yang bernilai fantastis. Ketika bisnis ilegal dibiarkan tumbuh subur, ia melahirkan hukumnya sendiri hukum jalanan yang brutal.
Gelombang anarkisme yang bersumber dari bisnis haram ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat. KH Ilham Maulana, SH, MH seorang Tokoh Agama, Pemerhati Lingkungan, Praktisi Hukum, sekaligus Ketua RWIS AM NU, angkat bicara dengan argumentasi yang menohok langsung ke jantung persoalan: akuntabilitas institusi penegak hukum.
”Dimulai bersih-bersih dari dalam, maka secara otomatis di luar akan ikut bersih. Jika memang di internal Aparat Penegak Hukum (APH) disinyalir ada oknum yang terlibat atau menjadi tameng pelindung bisnis haram ini, kami meminta dengan sangat agar Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan mengambil tindakan paling tegas. Jangan ada kompromi,”cetus KH Ilham Maulana dengan nada getir namun penuh penekanan.
Bagi KH Ilham, kehadiran APH di tengah masyarakat harus tegak lurus dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yaitu sebagai jangkar keamanan dan pencegah konflik, bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
”Kami mendesak penutupan total dan menyeluruh terhadap seluruh tempat perjudian tembak ikan di Belawan. Jangan biarkan para penjajah ekonomi rakyat ini membius masyarakat. Perjudian adalah hulu dari segala bentuk premanisme dan kriminalitas jalanan yang kita saksikan hari ini. Demi kenyamanan lahir dan batin warga Belawan, kami menitipkan harapan besar ini. Salam hormat kami buat bapak Kapolres Pelabuhan Belawan,”tambahnya.
Insiden berdarah di samping SPBU ST kini bukan lagi sekadar kasus perusakan properti ilegal. Peristiwa ini telah bermutasi menjadi ujian integritas bagi Korps Bhayangkara, khususnya Polres Pelabuhan Belawan. Publik kini sedang menonton dan menilai: apakah institusi kepolisian memiliki keberanian untuk membongkar gurita bisnis judi ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memotong tangan-tangan gurita (oknum beking) yang berada di balik layar?
Masyarakat Belawan tidak butuh sekadar patroli seremonial. Mereka membutuhkan kepastian hukum. Jika polisi tidak segera mengambil tindakan absolut untuk membersihkan praktik perjudian dan premanisme ini, maka ruang publik Belawan akan terus tersandera oleh teror kelompok bersenjata yang merasa di atas hukum.
Bola panas kini menggelinding ke meja Kapolres Pelabuhan Belawan. Pilihan ada di tangan aparat: memadamkan api konflik sampai ke sumbernya, atau membiarkan Belawan terus membara dalam cengkeraman bisnis gelap. (Liputan: Nelson Siregar)
