Medan | suaraburuhnasional.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada delapan pemerintah daerah dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Kantor BPK Sumut. Senin (26/5/2025).
Adapun delapan pemerintah daerah yang menerima LHP tersebut meliputi, 1. Kota Medan, 2. Kota Tebing Tinggi, 3. Kabupaten Dairi, 4. Kota Binjai, 5. Kabupaten Serdang Bedagai, 6. Kabupaten Pakpak Bharat, 7. Kabupaten Tapanuli Utara, 8. Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. “Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap delapan entitas pemerintahan daerah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2024,” ujar Paula.
Opini WTP mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Meski demikian, BPK tetap mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah yang menerima LHP agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Penindaklanjutan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima.
Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kabupaten Dairi. “Kami sangat menghargai peran strategis BPK dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance,” ungkap Vickner.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi menerima opini WTP ini sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, memperkuat sistem pengendalian intern di setiap unit kerja, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani, Wakil Ketua DPRD Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Lamhot Banthjin, Inspektur Kabupaten Eddy Banurea, Kepala BKAD Dekman Sitepu, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Dairi Bahagia Ginting. (Clara s)
