Belawan | suaraburuhnasional.com – Di tengah hiruk-pikuk aktivitas ekonomi di Pelabuhan Belawan yang menjadi urat nadi logistik Sumatera Utara, tersimpan jeritan hati ribuan pengemudi angkutan yang hidup di ambang batas kemiskinan. Ketua PUK F.SPTN (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Nusantara) Pengemudi Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan, Rislan Barus, secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang menyoroti ketimpangan ekonomi dan kebijakan yang dinilai mencekik para pahlawan aspal tersebut, Rabu (4/2/2026).
Dalam pernyataan yang sarat akan empati dan keberpihakan, Rislan Barus membedah realitas pahit yang dihadapi para pengemudi: mulai dari krisis pendidikan anak-anak supir, infrastruktur pelabuhan yang menghambat kerja, hingga kebijakan biaya masuk pelabuhan yang dianggap sebagai pungutan tidak berdasar.
Rislan mengungkapkan keprihatinan mendalam atas taraf hidup pengemudi yang kian merosot. “Fakta di lapangan berbicara. Banyak anak-anak supir yang terpaksa putus sekolah karena kendala biaya. Ironisnya, para penggerak roda ekonomi ini mayoritas tinggal di rumah kontrakan sepanjang pinggiran rel kereta api dengan kondisi yang jauh dari layak,” tegasnya saat ditemui awak media suaraburuhnasional.com di sekretariat Jalan Yos Sudarso Km 16,5 No 90 Medan Labuhan (Kambes)
Ia menekankan bahwa pengemudi logistik adalah elemen vital bagi perputaran barang, baik peti kemas maupun non-peti kemas. Namun, kontribusi besar ini tidak sebanding dengan perlindungan sosial dan ekonomi yang mereka terima.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah kinerja PT Pelindo. Rislan menyebutkan bahwa kerusakan alat bongkar muat yang sering terjadi memaksa supir mengantri hingga dini hari, yang secara langsung memangkas waktu istirahat dan potensi pendapatan mereka.
Selain itu, pemberlakuan tarif di Gate 3 sebesar Rp12.200/Box menjadi polemik utama. “Gerbang keluar-masuk kendaraan pengangkut barang adalah fasilitas negara. Semestinya fasilitas negara itu gratis untuk mendukung kelancaran logistik nasional, bukan justru membebani supir yang sistem pendapatannya borongan,” ujar Rislan Barus.
Menutup pernyataannya, Rislan Barus melayangkan permohonan kepada para pemangku kebijakan, termasuk Organda Angsuspel, ALFI ILFA, Asdeki, PT Pelindo, dan KSOP Utama Belawan, untuk segera duduk bersama mencari solusi keadilan.
Ia juga mengimbau seluruh pengemudi untuk merapatkan barisan melawan apa yang ia sebut sebagai “pembodohan dan ketidakadilan.” Rislan mengingatkan bahwa perjuangan ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melindungi rakyat kecil agar hidup sejahtera di negeri sendiri.
”Stop perbudakan dan penzaliman terhadap supir yang selama ini dimanfaatkan. Kami menuntut hak untuk hidup layak,”pungkasnya dengan semangat Salam Satu Aspal. (Liputan : Nelson Siregar)
