Belawan | suaraburuhnasional.com – Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Gabion) kini bukan sekadar pusat denyut ekonomi kelautan Sumatera Utara, melainkan saksi bisu atas praktik lancung yang kian meresahkan. Di balik riuhnya ombak dan deru mesin kapal, aroma penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar semakin menyengat, diduga menyeret satu nama yang kini menjadi pusat perhatian publik yakni Syaroni, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan, praktik ini diduga dijalankan dengan skema yang sangat sistematis. Diduga sosok Syaroni disinyalir menjadi aktor intelektual di balik pengumpulan BBM dari sumber-sumber tidak resmi (ilegal) yang kemudian ditampung di gudang pribadi.
Ironisnya, BBM yang kualitas dan standarnya tidak terjamin ini diduga disuplai ke dermaga pelabuhan dengan label BBM Industri. Dengan memoles minyak ilegal seolah-olah produk resmi, pelaku meraup margin keuntungan fantastis tanpa menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada negara.
Ketimpangan Sosial dan Pengkhianatan Ekonomi
Tindakan ini dinilai bukan sekadar pelanggaran niaga, melainkan sebuah bentuk penjajahan ekonomi modern di wilayah pesisir. Di saat nelayan tradisional harus bertaruh nyawa di tengah laut dengan akses BBM bersubsidi yang seringkali sulit didapat, para “mafia” justru berpesta pora di atas regulasi yang ditabrak. “Negara tidak boleh kalah oleh individu yang merasa kebal hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap nasib masyarakat pesisir,” tegas seorang pengamat maritim yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terus dilakukan untuk menjaga keberimbangan informasi. Namun, saat dikonfirmasi melalui telepon genggam oleh awak media, terduga Syaroni memilih bungkam dan tidak mau menjawab panggilan telepon dari awak media. Sikap tertutup ini justru mempertebal tanda tanya publik terkait aktivitas gelap yang dituduhkan kepadanya.
Masyarakat kini menagih keberanian dan integritas aparat penegak hukum (APH). Publik mendesak agar nama Syaroni segera diperiksa secara intensif guna memutus rantai gurita dugaan mafia yang merusak ekosistem bisnis di Pelabuhan Gabion Belawan.
Dampak nyata dari praktik ini meliputi:Hilangnya potensi pajak miliaran rupiah dari sektor energi. Merusak harga pasar BBM Industri yang legal dan patuh pajak.
Memperlebar jurang ekonomi antara mafia kelas kakap dan nelayan kecil.
Apakah hukum di negeri ini masih memiliki taji untuk menyeret mereka yang merasa di atas aturan?. Ataukah Gabion akan selamanya menjadi “surga” bagi para spekulan yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat?. Usut tuntas, tangkap pelaku, dan kembalikan hak-hak rakyat. (Liputan: Nelson Siregar)
