Belawan | suaraburuhnasional.com – Di pesisir Medan Utara, hukum seolah memiliki wajah ganda. Di satu sisi, rakyat kecil hidup dalam jerat aturan yang ketat, namun di sisi lain, sebuah “imperium gelap” tumbuh subur menantang kewibawaan negara, Minggu (26/4/2026).
Fenomena menjamurnya judi ketangkasan “Tembak Ikan” di bawah kendali figur yang dikenal sebagai Asen Kayu (AK) dan tangan kanannya, Pipit (P), kini bukan lagi sekadar isu kriminal biasa ini adalah potret nyata sebuah anomali di mana mafia tampil seolah lebih berkuasa daripada hukum itu sendiri.
Pusat komando yang bersembunyi di gang kecil Unikampung, Kelurahan Belawan I, diduga menjadi hulu dari segala instruksi yang mengalir ke hilir-hilir ekonomi rakyat, terutama di Gabion Belawan. Gabion, yang merupakan urat nadi kehidupan nelayan dan buruh, kini beralih fungsi menjadi ladang perasan para cukong.
Pertanyaan besar yang kini menghujam nurani publik adalah: Mengapa aparat penegak hukum tampak mematung? Keberanian pengelola yang tetap membuka lapak meski telah berulang kali “diamuk” oleh gelombang protes kaum ibu (emak-emak), menunjukkan adanya rasa percaya diri yang tidak wajar.
Seorang warga berinisial KM mengungkapkan kepedihannya melihat bagaimana rekan sejawatnya, para pejuang nafkah di laut, justru pulang dengan tangan hampa. ”Ini seperti melihat pembiaran massal. Apa beking di belakang si Pipit ini begitu keras sehingga ia tak lagi punya rasa takut pada hukum? Lokasi di depan gudang Janda dan di sebelah KUD itu masih tegak berdiri. Kami menyaksikan uang susu anak dan uang makan keluarga tersedot masuk ke mulut mesin judi. Ini bukan lagi sekadar permainan, ini adalah penghancuran masa depan,”ujar KM dengan nada bergetar.
Keberadaan lapak judi di titik-titik vital ini seolah-olah menjadi simbol “Negara di dalam Negara”. Sebuah wilayah di mana aturan main ditentukan oleh pemilik modal, dan derita rakyat menjadi komoditas keuntungan pribadi.
NPS, pengamat kebijakan publik yang vokal, menyebut situasi ini sebagai penghinaan terhadap integritas otoritas keamanan. Menurutnya, pembiaran ini menciptakan persepsi bahwa hukum bisa ditekuk oleh kepentingan gelap.
”Ketika mafia bisa dengan tenang mencari untung di atas penderitaan rakyat yang sedang terhimpit ekonomi, maka kita sedang bicara tentang krisis moralitas otoritas. Judi ini adalah parasit ekonomi. Jika dibiarkan, jangan salahkan masyarakat jika nantinya mereka kehilangan kepercayaan total pada sistem hukum kita,” tegas NPS.
Masyarakat Medan Utara kini tidak butuh sekadar janji atau patroli seremonial. Mereka menuntut tindakan nyata: Penangkapan aktor intelektual dan penutupan permanen. Teka-teki mengenai siapa “tameng” di balik Asen Kayu dan Pipit menjadi ujian nyali bagi kepolisian setempat. Publik menunggu, apakah seragam cokelat yang menjadi simbol perlindungan rakyat akan berani menumbangkan meja-meja judi tersebut, atau justru membiarkan Gabion tenggelam dalam kebangkrutan moral dan finansial.
Medan Utara adalah tanah para pekerja keras, bukan taman bermain bagi para penjarah mental. Sebelum amarah warga meledak menjadi anarki, negara harus hadir dan membuktikan bahwa tidak ada satu pun kekuatan yang berada di atas hukum. (Liputan: Nelson Siregar)
