Medan | suaraburuhnasional.com — Cetak biru (blueprint) pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Kota Medan kini tengah berada di pusaran polemik hangat. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan secara terbuka melayangkan kritik tajam, menilai mega proyek ini kurang realistis, berisiko tinggi, serta rentan mengorbankan ruang aspal kota yang dimensinya sudah sangat terbatas di tengah kepungan macet kronis.
Sekretaris Organda Kota Medan, Jaya Sinaga, mengungkapkan kegusaran mendalam atas eksekusi fisik BRT Mebidang di lapangan. Menurutnya, pemerintah terkesan memaksakan adopsi konsep transportasi barat yang kurang adaptif, tanpa melakukan kalkulasi matang terhadap anatomi riil dan geometris jaringan jalan di Kota Medan.
Sebagai contoh empiris, Jaya menunjuk kondisi nyata di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Jalur nadi utama kota tersebut secara total hanya memiliki bentang lebar sekitar 30 meter, sudah mencakup trotoar sisi kiri dan kanan. Dengan ruang gerak seadanya itu, lajur kendaraan umum maupun pribadi dipastikan bakal semakin tercekik akibat “kanibalisasi” ruang demi membangun koridor permanen BRT di median jalan.
Alih-alih mengurai benang kusut kemacetan, proyek ini dikhawatirkan justru menjadi episentrum baru stagnasi lalu lintas di jantung kota. Kami tidak anti-kemajuan. Organda mendukung penuh modernisasi moda transportasi massal, namun transformasinya wajib mengakar pada aspek sosial, budaya, dan kondisi objektif lapangan. Tanpa ada garansi psikologis bahwa warga Medan akan sudi melompat dari kendaraan pribadi mereka ke BRT, kebijakan ini adalah sebuah perjudian ruang yang sangat berisiko,” cetus Jaya Sinaga.
Awan skeptisisme ini bukan tanpa dasar. Organda mengajak publik berkaca pada riwayat program Buy The Service (BTS) lewat Bus Trans Metro Deli yang diluncurkan akhir 2020, lalu disusul kehadiran Bus Listrik pada 2024. Hingga detik ini, armada modern di lima koridor tersebut kerap kedapatan melenggang sunyi tanpa penumpang.
Warga Medan rupanya masih enggan turun dari jok sepeda motor atau kenyamanan mobil pribadi mereka. Alih-alih menggelontorkan anggaran raksasa untuk beton separator koridor baru, Organda menyarankan pemerintah mengalihkan fokus pada program peremajaan angkutan kota (angkot) serta pemberian insentif tarif gratis bagi kelompok pelajar.
Membaca dinamika publik yang menggelinding kencang, Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani, memilih berdiri di poros tengah. Pada satu sisi, ia mengapresiasi visi BRT sebagai alternatif moda transportasi massal masa depan yang ramah lingkungan demi mewujudkan ekosistem urban yang lebih hijau, sehat, dan efisien. Namun di sisi lain, legislator kawakan ini memberikan catatan tebal agar proyek strategis nasional ini tidak sampai mematikan periuk nasi para pengusaha dan sopir angkot konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga.
Bagi Timbul, BRT dan angkot konvensional tidak perlu saling menyingkirkan, melainkan harus dikawinkan secara harmonis lewat orkestrasi integrasi yang matang. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa integrasi adalah kunci mutlak arsitektur transportasi massal di Sumatra Utara. Dengan sokongan dana masif dan bentang wilayah operasional yang luas, BRT wajib diposisikan sebagai pemangku koridor utama (trunk line) pada titik-titik makro kota. Sementara itu, angkot konvensional direfungsikan sebagai urat nadi pengumpan (feeder) pada jalur-jalur mikro yang selama ini menjadi teritori alami mereka.
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara melalui Dinas Perhubungan bergerak cepat meredam riak kekhawatiran publik. Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, memaparkan skenario transformasi ini secara sistematis. Yuda meluruskan praduga yang beredar dan menegaskan bahwa transisi menuju angkutan publik massal berbasis bus listrik ini telah dirancang lewat kalkulasi akademik yang matang demi visi jangka panjang daerah.
Mengenai nasib para pengemudi angkot, Yuda menggaransi bahwa pemerintah sama sekali tidak berniat menghapus eksistensi mereka. Peran mereka justru akan dielevasi menjadi jaringan pengumpan (feeder) resmi yang bertugas menjemput penumpang dari kawasan padat permukiman menuju koridor utama BRT. Khusus pada proyek BRT Mebidang ini, Dinas Perhubungan telah merampungkan pemetaan 17 rute feeder strategis untuk mengunci konektivitas wilayah.
Demi memuluskan masa transisi yang krusial ini, pemerintah telah menyiapkan instrumen insentif berupa skema subsidi kepada para pengusaha dan pengemudi angkot umum. Langkah upgrading ini ditujukan agar mereka mampu meningkatkan standar pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, keran program peremajaan armad juga dibuka lebar: kendaraan konvensional dapat dikonversi menjadi bertenaga listrik, atau memanfaatkan subsidi insentif khusus untuk pembelian unit baru yang lebih representatif.
Di sektor hulu, Dinas Perhubungan Sumut juga menginisiasi program investasi manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi mengemudi secara cuma-cuma bagi para pengemudi angkot maupun bus lama. Program ini disiapkan agar mereka memiliki kualifikasi formal untuk naik kelas menjadi pramudi bus listrik komersial dengan struktur pendapatan yang jauh lebih stabil dan manusiawi.
Transformasi ini sejatinya dirancang bukan untuk mematikan roda ekonomi yang sudah ada, melainkan menjahitnya kembali ke dalam satu sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan humanis. (Liputan : Nelson Siregar)
