Belawan | suaraburuhnasional.com – Menjaga laut Indonesia tidak cukup hanya dengan moncong meriam dan patroli kapal perang. Di era modern, kedaulatan maritim yang sesungguhnya tegak di atas kertas-kertas hukum yang tak terbantahkan. Tanpa taring hukum yang tajam, setiap penangkapan di tengah laut akan mentah di meja pengadilan.
Sadar akan krusialnya perang yustisial (penegakan hukum) ini, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., mengambil langkah taktis. Beliau memimpin langsung Upacara Penyumpahan Perwira Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Laut Tahun Anggaran 2026.
Prosesi yang berlangsung sakral dan sarat akan sumpah setia kepada konstitusi ini digelar di bawah atap Gedung Jos Sudarso, Markas Komando Kodaeral I, Belawan, Sumatra Utara, Rabu (15/7/2026).
Di bawah panji kebesaran Pargomgom Samudora (Sang Pelindung Samudera), penyumpahan ini adalah garis demarkasi yang jelas. Para perwira yang berdiri tegap hari ini bukan lagi sekadar prajurit patroli biasa. Mulai hari ini, negara resmi menyematkan otoritas penyidikan khusus di pundak mereka.
Merekalah barisan terdepan yang memegang kendali untuk membongkar, menyidik, dan menyeret aktor-aktor intelektual kejahatan laut mulai dari mafia penyelundupan, perusak ekosistem terumbu karang, hingga pelaku pencurian kekayaan laut asing ke hadapan meja hijau.
Dalam amanatnya yang berbobot dan sarat pesan mendalam, Dankodaeral I mengingatkan bahwa hukum adalah senjata utama yang tidak boleh salah arah.”Kewenangan sebagai penyidik adalah amanat suci dan kepercayaan tertinggi dari negara. Di tengah laut, kalian adalah wajah hukum Indonesia. Jalankan tugas ini dengan integritas tanpa batas, objektivitas mutlak, dan profesionalisme yang tak tergoyahkan. Di atas kapal kita, hanya ada satu panglima: Hukum dan Keadilan,” tegas Laksamana Muda TNI Deny Septiana dengan nada berwibawa.
Laut Sumatra Utara dan Selat Malaka adalah halaman depan Indonesia yang paling sibuk sekaligus paling rawan. Tantangan keamanan laut hari ini tidak lagi berupa konfrontasi militer terbuka, melainkan kejahatan asimetris yang terselubung: Penyelundupan Komoditas dan Narkotika yang memanfaatkan jalur-jalur tikus perairan. Destructive Fishing yang merampas masa depan nelayan lokal.Kejahatan Lingkungan berupa pembuangan limbah industri asing secara ilegal di laut teritorial kita.
Untuk menghadapi musuh-musuh tanpa wajah ini, Kodaeral I tidak hanya mengandalkan otot militer, melainkan ketajaman otak para perwiranya. Penyidik TNI AL dituntut memiliki kecermatan hukum yang kedap celah, transparan, dan akuntabel agar setiap berkas perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi palu yang mematikan bagi para pelanggar kedaulatan negara.
Jaminan Rasa Aman untuk Rakyat
Upacara yang berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat utama Kodaeral I ini mengirimkan sinyal kuat ke seluruh penjuru mata angin: Hukum di laut Indonesia tidak bisa ditawar. Bagi masyarakat pesisir dan para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada ombak samudera, langkah berani.
Kodaeral I ini adalah angin segar. Kehadiran para penyidik yang bersih dan berdedikasi adalah garansi bahwa ruang laut mereka akan tetap aman, berdaulat, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. (Liputan : Nelson Siregar/Dispen Kodaeral I)
