Bali | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola administrasi pertanahan nasional. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan bahwa transformasi pertanahan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan para ahli survei dan pemetaan yang memiliki kompetensi terukur serta integritas tinggi. “Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure serta manajemen administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron saat memberikan keynote speech.
Peran MASKI dalam Pembaruan Pertanahan
Menurut Menteri Nusron, MASKI memiliki posisi penting dalam memastikan validitas data spasial dan data fisik bidang tanah yang menjadi fondasi dari seluruh kebijakan tata ruang dan pertanahan. Ia menilai bahwa kualitas administrasi pertanahan sangat ditentukan oleh akurasi pengukuran, standardisasi survei, dan kepatuhan terhadap kaidah profesional survei kadaster.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi untuk memperkuat: Penyelesaian pendaftaran tanah sistematis, Integrasi data pertanahan dan tata ruang, Pencegahan sengketa melalui pemetaan presisi, Modernisasi sistem informasi pertanahan berbasis digital, Peningkatan kapasitas surveyor melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan.
Dorongan untuk Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme
Menteri Nusron turut meminta MASKI untuk terus menjaga standar etik dan profesionalisme dalam setiap pekerjaan survei, mengingat hasil kerja surveyor menjadi dasar penetapan hak, kepastian hukum, dan pelayanan publik pertanahan. “Administrasi pertanahan bukan hanya soal data, tetapi juga soal kepercayaan publik. Integritas para ahli survei menentukan kredibilitas sistem pertanahan kita,” tegasnya.
Penguatan Kolaborasi Ke Depan
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperluas ruang kolaborasi dengan MASKI, terutama dalam proses transformasi digital pertanahan, penyusunan basis data spasial yang terintegrasi, hingga pemantapan standar teknis survei. Munas MASKI 2025 sendiri diharapkan menjadi momentum konsolidasi profesi surveyor kadaster untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi geospasial dan tuntutan modernisasi layanan pertanahan. (Cs)
