Jakarta | suaraburuhnasional.com – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadirkan pelayanan informasi yang transparan terus diperkuat melalui kehadiran konten digital yang informatif dan mudah diakses masyarakat. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Biro Humas, kementerian ini secara proaktif memproduksi serta menyebarluaskan informasi mengenai pertanahan, tata ruang, layanan digital, hingga berbagai inovasi yang tengah dikembangkan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pemanfaatan ruang digital menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan informasi. “Dengan penyebaran konten informasi secara digital, kita lebih mudah untuk menyampaikan kepada publik dan bahkan bisa secara real time menyampaikannya. Dengan begitu, semua yang dilakukan PPID, Biro Humas, layanan dan program masing-masing dirjen termasuk inovasi aplikasi dan layanan digital ATR/BPN dapat diketahui masyarakat,” ujar Wamen Ossy.
Penyediaan konten informatif ini tidak hanya bertujuan mengedukasi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan ruang digital diisi dengan informasi yang valid, akurat, dan bersumber dari kanal resmi pemerintah. Langkah ini sejalan dengan amanat keterbukaan informasi publik, yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari data dan layanan yang disampaikan kementerian.
Melalui berbagai platform digital mulai dari situs resmi, media sosial, hingga kanal publikasi lainnya Kementerian ATR/BPN berupaya memberikan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan, program strategis, proses layanan, serta perkembangan teknologi dan inovasi di lingkungan ATR/BPN. Penguatan diseminasi informasi ini juga mendukung transformasi layanan menuju birokrasi yang lebih modern, profesional, dan responsif.
Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tersedianya informasi secara cepat dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami berbagai proses serta kebijakan yang berhubungan langsung dengan pelayanan pertanahan dan tata ruang. (Cs)
