Jayapura | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kembali pentingnya reformasi pelayanan publik dalam sektor pertanahan saat memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Rabu (19/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh layanan pertanahan di tanah Papua berjalan semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa kualitas pelayanan merupakan parameter utama kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh pegawai BPN menjadikan kepastian dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar dalam setiap proses layanan. “Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” tegas Menteri Nusron.
Dorong Penyederhanaan Prosedur dan Penguatan Integritas
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya percepatan layanan, pemangkasan birokrasi yang tidak perlu, serta peningkatan integritas seluruh petugas. Menurutnya, Papua merupakan wilayah yang memiliki tantangan geografis sekaligus kebutuhan administrasi pertanahan yang tinggi, sehingga perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemutakhiran data pertanahan harus berjalan secara simultan untuk menghasilkan layanan yang akuntabel dan berkualitas.
Komitmen BPN Papua Tingkatkan Kinerja Layanan
Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan standar pelayanan, baik pada aspek teknis maupun nonteknis. Hal ini termasuk penanganan permohonan masyarakat, pemetaan bidang tanah, percepatan sertipikasi, hingga penguatan peran BPN pada aspek tata ruang. Pembinaan ini juga menjadi ruang evaluasi internal terhadap seluruh proses layanan, agar setiap kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara adaptif sesuai kondisi Papua.
Langkah Konkret Menuju Pelayanan yang Lebih Modern
Melalui pembinaan ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan arah kebijakan pelayanan pertanahan nasional, yakni: Kesederhanaan dan kepastian alur layanan, Transparansi informasi kepada masyarakat, Pemanfaatan teknologi digital, Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan etika pelayanan, Optimalisasi peran layanan pengaduan masyarakat.
Kehadiran Menteri Nusron di Jayapura menjadi penegasan bahwa Pemerintah Pusat memberikan perhatian besar terhadap perbaikan layanan pertanahan di Papua, sejalan dengan cita-cita memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. (Cs)
