Jabar | suaraburuhnasional.com – Pada pekan kedua bulan suci Ramadan segenap jajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Disdikpora Kabupaten Cianjur viral dikabarkan serempak melangsungkan proses pengepulan dana non budgeter, hal tersebut diakui benar adanya oleh salah seorang ketua yayasan pendidikan domisili karangtengah, menurutnya, pengepulan dana abu-abu dari tiap PKBM adalah atas inisiasi Disdikpora setempat beserta Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM), dimana dana tersebut harap segera disetor pada masing-masing korcam atau ditransfer pada no rekening:18317xx657. / 0105010737xx504. atas nama bendahara FK-PKBM.
Soal adanya pungutan dana pada PKBM, Uus Supiandi selaku Ketua FK-PKBM Korwil Cilaku sewaktu ditemui awak media suaraburuhnasinal.com baru-baru ini, Uus tidak membantah perihal adanya pungutan tersebut, namun, pihaknya mengaku tidak menerima setoran dari PKBM, lantaran, oleh PKBM itu sendiri ditransfer pada rekening bendahara forum. Lain lagi dengan penuturan Kabid Dikmas Jajang Sutisna, pihaknya mengaku tidak mengetahui soal pungutan dimaksud.
Sejumlah sumber suaraburuhnasional.com dari internal PKBM menuturkan, pungutan uang jutaan rupiah tersebut diakuinya tidak didasari payung hukum, namun demikian, PKBM butuh rasa aman terhindar dari sentuhan inspektorat atau aparat penegak hukum, karenanya, permintan tersebut dipenuhi sekalipun terpaksa harus mengambil dari dana BOP yang telah susut akibat dipotong 5% pada waktu pencairan, disinggung soal kegunaan potongan 5%, sumber menyebut, dana yang terkumpul 5% dari hasil potongan dana BOP di salurkan pada sejumlah nama oknum penerima manpaat dari aparat penegak hukum, DPR, Disdikpora dan FK-PKBM. Ditambahkan sumber, setoran rutin pada setiap oknum semula diambil dari BOP dengan rincian per siswa paket A-Rp 5000, B-Rp 6000 dan C-Rp 7000 dikali jumlah siswa dalam perbulan.
Prihatin dengan kondisi yang menimpa PKBM, sejumlah tokoh pendidikan angkat bicara, menurutnya, apapun halangannya, segala bentuk pungutan liar di dunia pendidikan harus segera dihilangkan, lantaran selain IPM berpotensi terjadi menurun, kualitas pendidikan juga terancam semakin memburuk. (Kamal/Asep)
