dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Tapteng | suaraburuhnasional.com -Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi pembentukan karakter dan intelektualitas, kini tengah didera mendung pekat, Senin (14/4/2026).
SMA Negeri 1 Barus, sebuah sekolah yang memikul harapan besar masyarakat Tapanuli Tengah, kini justru bertransformasi menjadi panggung drama kepemimpinan yang memilukan. Sorotan tajam tertuju pada sosok Khudri Fahmam Pardosi, S.Pd., M.Pd. Pasalnya diduga kuat di bawah kendalinya, aroma pendidikan yang sejuk berganti menjadi atmosfer ketakutan. Ia dituding menjalankan kepemimpinan dengan paradigma tangan besi, mengabaikan sisi humanis dan kesejahteraan psikologis para siswa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebuah kebijakan nasional yang dirancang untuk memuliakan kesehatan siswa justru diduga menjadi momok menakutkan di sekolah ini. Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi dengan suasana hangat, para siswa dilaporkan harus berhadapan dengan perilaku yang diduga jauh dari nilai-nilai pedagogis.
Informasi yang dihimpun mengungkap pola komunikasi yang destruktif. Oknum Kepala Sekolah diduga kerap melontarkan caci maki serta melakukan aksi teatrikal intimidatif, seperti membanting pintu kantor saat siswa hendak menjemput hak nutrisi mereka. “Seolah-olah makanan itu adalah harta pribadi yang haram disentuh. Anak-anak kami datang untuk menimba ilmu, bukan untuk memanen hinaan,”ungkap salah satu orang tua siswa dengan nada getir.
Banyak siswa memilih mendekap lapar daripada harus menanggung luka batin akibat murka sang pimpinan. Lebih ironis lagi, muncul dugaan kuat bahwa sisa jatah makanan siswa justru berpindah tangan menjadi ‘buah tangan’ bagi oknum staf.
Publik kini mulai menggugat transparansi finansial di bawah manajemen Khudri Fahmam Pardosi. Dengan suntikan Dana BOS yang mencapai angka fantastis sekitar Rp 1,5 Miliar per tahun ditambah pungutan SPP sebesar Rp 50.000 per siswa, SMAN 1 Barus seharusnya mampu bersolek menjadi sekolah model.
Namun, realita di lapangan justru menyuguhkan pemandangan yang kontradiktif: Infrastruktur yang “lumpuh”: meja dan kursi belajar ditemukan dalam kondisi hancur, menciptakan ruang kelas yang tidak layak bagi martabat manusia.
Krisis Literasi: Buku paket yang menjadi urat nadi pembelajaran tersedia dalam jumlah yang sangat minim. Kesejahteraan Guru yang Terabaikan: para guru honorer mulai menyuarakan kegelisahan terkait ketidakjelasan hak-hak mereka, menambah daftar panjang manajemen yang dinilai amburadul.
Gelombang protes kini bukan lagi riak kecil. Ia telah menjadi konsensus moral antara orang tua, guru, komite, hingga siswa. Kepemimpinan Khudri Fahmam Pardosi dinilai telah tergelincir menjadi otoritarianisme kecil, di mana aturan dibuat secara sepihak dan kritik dianggap sebagai ancaman.
Masyarakat Barus kini melayangkan tantangan terbuka kepada Pengawas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Publik mendesak dilakukannya audit investigatif menyeluruh, baik secara manajerial maupun finansial.
Jika SMA Negeri 1 Barus adalah sebuah kapal, maka saat ini nakhodanya telah kehilangan kompas nurani. Membiarkan kondisi ini berlarut sama saja dengan membiarkan masa depan anak bangsa karam bersama ego sektoral seorang pemimpin.
Masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi retoris di atas kertas. Yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan otoritas untuk mengevaluasi posisi kemudi. Sebab, pendidikan adalah tentang memanusiakan manusia, bukan tentang siapa yang paling berkuasa di balik meja kerja. (Tim)
