Dairi | suaraburuhnasional.com – Pernyataan yang menyebut Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga, M.M. tidak mampu memimpin Kabupaten Dairi memicu beragam tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menilai kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah tokoh menilai penilaian terhadap kepemimpinan daerah semestinya didasarkan pada capaian program, kualitas pelayanan publik, serta hasil pembangunan yang dapat diukur, bukan sekadar opini yang berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menanggapi isu yang beredar mengenai adanya demonstrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bupati Dairi menjelaskan bahwa pada Jumat (17/7/2026) dirinya memang berada di Kemendagri untuk menjalankan agenda kedinasan. Agenda tersebut, menurutnya, berkaitan dengan pembahasan aset daerah yang memiliki aspek hukum serta sejumlah persoalan strategis lainnya yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Bupati mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak terkait di Kemendagri, tidak terdapat aksi demonstrasi mengenai Kabupaten Dairi sebagaimana isu yang sempat beredar. Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Dairi tetap membuka ruang dialog bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Bupati Vickner Sinaga juga mempertanyakan legalitas perjalanan pihak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Dairi ke Jakarta. Menurutnya, setiap perjalanan dinas aparatur pemerintah memiliki dasar administrasi yang jelas. Karena itu, ia ingin mengetahui pihak yang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) atau bentuk penugasan kepada mahasiswa yang mengatasnamakan masyarakat Dairi tersebut.
“Saya juga ingin mengetahui siapa yang memberikan SPT atau penugasan kepada mereka sehingga mengatasnamakan masyarakat Dairi menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Jika memang ada, silakan ditunjukkan agar semuanya menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi terbuka terhadap kritik dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Namun, ia berharap setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur.
Tokoh perempuan Dairi, Delfhi Ujung, turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik secara objektif, berdasarkan data, serta melalui kajian yang matang.
“Mahasiswa adalah kaum cendekiawan. Karena itu setiap kritik hendaknya dilandasi data, analisis, dan semangat membangun, bukan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Membangun daerah membutuhkan proses, kerja keras, kolaborasi, dan jaringan yang kuat,”ujarnya.
Delfhi juga menyoroti adanya narasi yang mengaitkan kepemimpinan Bupati dengan kondisi kesehatannya. Menurutnya, tudingan tersebut terkesan terlalu tendensius dan tidak mencerminkan fakta yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.
“Kelihatannya terlalu tendensius, langsung mengarah ke kesehatan Pak Bupati. Sementara kita menyaksikan Pak Bupati hampir tidak pernah absen dalam kegiatan pemerintahan maupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi. Hal itu justru menunjukkan komitmen beliau dalam menjalankan tugas serta kemampuan kondisi kesehatannya untuk memimpin,”kata Delfhi.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Saut Ujung menilai seluruh elemen masyarakat perlu menjaga suasana yang kondusif. Ia berharap kritik terhadap pemerintah tetap mengedepankan etika, objektivitas, serta bertujuan memberikan solusi bagi kemajuan Kabupaten Dairi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan secara instan karena memerlukan tahapan, perencanaan yang matang, dukungan anggaran, serta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Sejumlah tokoh juga mempertanyakan dasar munculnya tudingan yang menyebut Bupati Dairi tidak mampu memimpin. Mereka berharap setiap kritik disertai bukti, data, dan argumentasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kegaduhan di tengah masyarakat.
Mereka mengajak mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Kritik yang disampaikan dengan data, analisis, serta solusi dinilai akan lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah dibandingkan tudingan yang belum didukung fakta yang dapat diverifikasi.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dairi menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta menerima berbagai masukan yang konstruktif sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh warga Kabupaten Dairi.(Clara)
