Jenewa | suaraburuhnasional.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss. Pesan utama Menaker jelas yaitu di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan perubahan dunia kerja yang cepat, pekerja harus tetap memiliki keterampilan, peluang kerja, dan pelindungan yang layak.

Menaker mengatakan, perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menempatkan penguatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pelindungan pekerja sebagai agenda penting dalam menghadapi masa depan kerja.

“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” kata Menaker Yassierli, Selasa (8/6/2026).

Menurut Menaker, isu ini penting bagi masyarakat karena perubahan dunia kerja sudah mulai memengaruhi cara orang bekerja, mencari pekerjaan, dan bertahan di pasar kerja. Anak muda membutuhkan pengalaman kerja, lulusan sekolah membutuhkan pelatihan yang relevan, sementara pekerja di sektor digital dan sektor berisiko membutuhkan pelindungan yang lebih kuat.

Dalam forum tersebut, Menaker menyampaikan bahwa di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan keterampilan tenaga kerja masa depan menjadi prioritas nasional. Salah satunya dilakukan melalui Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.

Menaker menyebutkan, Program Pemagangan Nasional telah menjangkau 100.000 peserta pada tahun lalu dan targetnya meningkat menjadi 150.000 peserta pada tahun ini. Selain itu, Pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat dengan target 300.000 peserta. “Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,”ujar Menaker.

Menaker menambahkan, penguatan keterampilan harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja. Dalam pidatonya, ia memaparkan sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Food Estate, dan proyek hilirisasi, sebagai bagian dari agenda penciptaan jutaan lapangan kerja baru.

Bagi masyarakat, program-program tersebut menjadi penting karena masa depan kerja tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pekerja untuk memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta pelindungan dalam pola kerja baru.

Selain keterampilan dan penciptaan kerja, Indonesia juga menempatkan pelindungan pekerja sebagai bagian penting dari agenda kerja layak. Menaker menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan sebagai komitmen Indonesia terhadap kerja layak, kesehatan, dan keselamatan pekerja, termasuk awak kapal perikanan.

Indonesia juga mencatat kemajuan dalam penyusunan kebijakan nasional bagi pekerja platform digital. Menaker menegaskan, pelindungan dan kesejahteraan pekerja platform menjadi bagian penting dari respons Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital dan perubahan pola kerja.

Komitmen tersebut diperkuat melalui dialog sosial. Menaker menyampaikan bahwa pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terus terlibat melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam pembentukan regulasi serta inisiatif bersama di bidang produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelatihan vokasi.

Menaker juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan ILO dan mitra internasional, termasuk dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta penguatan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja dan kelompok yang berisiko tertinggal.

Dalam konteks kerja layak dan keadilan sosial global, Menaker menegaskan kembali solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Indonesia terus mendukung ILO Emergency Response Programme untuk memulihkan pekerjaan, mata pencaharian, dan kelembagaan ketenagakerjaan di wilayah Arab yang diduduki.

“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” ujar Menaker. (Red/Biro Humas Kemnaker)

Bandung | suaraburuhnasional.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat literasi digital bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sektor kuliner melalui Talent & Innovation Hub (TIH) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Senin (8/6/2026), sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi digital.

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara BBPVP Bandung dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengenai Pelaksanaan Program Upskilling Literasi Digital bagi Tenaga Kerja Mandiri Sektor Kuliner.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menilai kerja sama ini sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan industri digital dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di tengah transformasi ekonomi digital. “Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul,”ujar Cris Kuntadi.

Ia mengatakan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya. Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) sebelumnya juga telah bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelindungan tenaga kerja mandiri.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan kolaboratif telah dilaksanakan, antara lain program Training Upskilling serta kegiatan Maju Bersama GoFood bagi tenaga kerja mandiri sektor kuliner di Kota Bandung. Program tersebut mendapat respons positif dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Melalui berbagai program tersebut, peserta dari sektor kuliner didorong untuk meningkatkan keterampilan agar lebih adaptif terhadap ekosistem ekonomi digital berbasis platform.

Cris menegaskan, program ini mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Hadirnya program ini menunjukkan bagaimana kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan peran Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai ekosistem kolaboratif pengembangan talenta yang mempertemukan pemerintah, industri, komunitas, pelaku usaha, dan talenta digital untuk mendorong inovasi bernilai tambah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan peningkatan kompetensi, tetapi juga pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital guna mendukung pengembangan usaha. (Red/Biro Humas Kemnaker)

Jakarta | suaraburuhnasional.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi sebagai tiga pilar utama yang harus dimiliki mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Mercubuana Competency Network (MBCN) 2026 bertema “Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Kerja” di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Afriansyah menjelaskan, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter mahasiswa. Namun demikian, bekal akademik saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Ia menekankan, kompetensi dan sertifikasi menjadi elemen penting yang melengkapi pendidikan formal. Sertifikasi kompetensi, kata dia, menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan seseorang sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon tenaga kerja.

“Di tengah perubahan yang begitu cepat, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuatnya melalui sertifikasi agar lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujar Afriansyah.

Lebih lanjut, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan masa perkuliahan sebagai ruang pengembangan diri melalui berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan, pemagangan, dan uji kompetensi.

“Jadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Ikuti pelatihan, magang, serta uji kompetensi, karena pengalaman dan pengakuan atas kompetensi akan menjadi nilai tambah ketika memasuki pasar kerja,” katanya.

Afriansyah juga menekankan bahwa penguatan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing. “Pendidikan memberikan dasar yang kuat, kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bekerja, sedangkan sertifikasi menjadi bukti bahwa kemampuan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan untuk melahirkan SDM Indonesia yang unggul,”tutur Afriansyah.

Ia menambahkan, penguatan tiga aspek tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. (Red/Biro Humas Kemnaker)

Jenewa | suaraburuhnasional.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berada di Jenewa, Swiss, membawa pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kehadiran negara dalam melindungi pekerja Indonesia, termasuk awak kapal perikanan yang bekerja di sektor berisiko tinggi.

Pesan tersebut akan ditegaskan Menaker dalam rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114, salah satunya melalui agenda penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal International Labour Organization (ILO).

“Saya membawa pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara harus hadir melindungi pekerja di semua sektor, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di laut. Melalui instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188 ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelindungan bagi awak kapal perikanan,”ujar Menaker Yassierli.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk melanjutkan proses formal di tingkat internasional melalui penyerahan instrumen ratifikasi kepada ILO.

Menaker mengatakan, ratifikasi Konvensi ILO 188 penting karena sektor penangkapan ikan memiliki tantangan besar. Awak kapal perikanan bekerja jauh dari daratan, menghadapi risiko keselamatan, kondisi cuaca, durasi kerja yang berat, serta kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.

“Ratifikasi ini merupakan komitmen negara agar awak kapal perikanan bekerja dalam kondisi yang lebih layak, aman, dan terlindungi. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi maritim Indonesia,” katanya.

Konvensi ILO 188 mengatur standar penting bagi awak kapal perikanan, mulai dari persyaratan minimum bekerja di kapal, perjanjian kerja, waktu istirahat, akomodasi dan makanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan kesehatan, hingga jaminan sosial. Bagi pekerja, standar ini berarti kepastian yang lebih kuat atas hak dasar mereka selama bekerja di kapal.

Menaker menegaskan, keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 188 mencerminkan komitmen sebagai negara maritim besar. Momentum ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk memperkuat pelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sekaligus mendukung upaya global menghapus praktik kerja paksa, perdagangan orang, dan eksploitasi di sektor perikanan.

Melalui rencana penyerahan instrumen asli ratifikasi tersebut, Indonesia menegaskan bahwa pelindungan awak kapal perikanan merupakan bagian dari agenda besar negara dalam mewujudkan kerja layak dan memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan secara adil, aman, dan berkelanjutan. (Red/Biro Humas Kemnaker)