​Medan | suaraburuhnasional.com – Di tengah derasnya arus digitalisasi, ruang publik kembali dinodai oleh praktik hitam character assassination (pembunuhan karakter). Jagat maya Kota Medan mendadak diguncang oleh narasi provokatif yang mengabarkan bahwa Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, S.H., telah berpulang. Namun, setelah ditelusuri secara saksama, informasi tersebut dipastikan murni sebagai berita bohong alias hoaks yang direkayasa secara manipulatif.

​Politisi muda andalan Partai Golkar sekaligus tokoh pemuda Medan Utara tersebut mengonfirmasi bahwa dirinya berada dalam kondisi prima, sehat secara holistik, dan tetap menjalankan amanah konstitusi sebagai wakil rakyat seperti biasa. ​”Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Saya dalam kondisi yang sangat baik, sehat jasmani maupun rohani,” tegas Hadi Suhendra saat memberikan klarifikasi resmi kepada awak media, Senin (1/6/2026).

​Berdasarkan investigasi digital, muara dari kegaduhan ini berasal dari sebuah unggahan di platform TikTok oleh akun ‘Cerita Belawan’. Akun tersebut memajang foto formal Hadi Suhendra yang mengenakan seragam kebesaran Pemuda Pancasila.

Daya rusak dari konten ini terletak pada ambiguitas visual dan tekstual yang sengaja diciptakan untuk memicu misinformasi massal: Di dalam bingkai foto, tertulis narasi sakral duka cita: ‘Turut Berduka Cita yang Mendalam atas Berpulangnya Bapak Hadi Suhendra. Semoga Amal Ibadah Almarhum Diterima di Sisi Allah SWT…’ Teks ini secara psikologis langsung menggiring persepsi pembaca pada kematian fisik.

Sang pemilik akun kemudian berlindung di balik caption bertuliskan, “Innalillahi wainnailaihi rojiun matinya jiwa dan rohani Ketua PAC Belawan…” Sebuah upaya satire keliru yang mencoba mengalihkan substansi dari hoaks menjadi sekadar “kritik metaforis”.

​Menanggapi fenomena digital yang tidak sehat ini, Hadi Suhendra yang juga menakhodai PAC PP Medan Belawan angkat bicara dengan nada lugas namun tetap tenang. Sebagai pejabat publik, ia menegaskan tidak pernah menutup diri dari dinamika dialektika maupun kritik masyarakat.

​”Sejujurnya, sebagai pejabat publik saya sama sekali tidak anti-kritik. Demokrasi membutuhkan itu. Namun, tolong sampaikan kritik dengan metodologi yang sehat dan beradab. Apa yang dipertontonkan ini jelas melenceng jauh dari koridor kritik yang sehat, tidak mendidik, dan sangat menyesatkan opini publik. Kita sangat menyesalkan dekadensi moral dalam bermedia sosial ini,”papar pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Golkar tersebut.

​Meski dirugikan secara moril oleh kampanye hitam (black campaign) ini, Hadi memperlihatkan kematangan kepemimpinan (statesmanship) yang luar biasa. Alih-alih merespons dengan kemarahan, ia justru mendoakan sang pembuat konten agar selalu diberi kesehatan.

Kendati demikian, demi menjaga marwah institusi publik dan memberikan edukasi hukum bagi masyarakat, upaya litigasi tetap menjadi opsi yang dipertimbangkan secara matang. ​”Terkait langkah hukum ke depan, tim hukum kami saat ini sedang mendiskusikan dan mempelajari pemenuhan unsur-unsur pasalnya. Namun yang menjadi prinsip dasar kami: kita menolak keras dan harus melawan segala tindakan digital yang tidak bertanggung jawab seperti ini,”pungkasnya dengan nada tegas.

​Upaya provokasi murah ini nyatanya gagal total di pasaran. Netizen Medan yang kian melek literasi digital justru berbalik arah melakukan resistensi, memasang badan, dan membersihkan ruang komentar dari racun disinformasi. “Jangan menyebarkan berita hoaks ya. Bijaklah dalam bersosial media. Terima kasih,” tulis akun ryy$ TRANS, mengingatkan pentingnya etika digital. ​”Jangan sebarkan berita kebencian, bro,” kata Andika Prasetya, mengidentifikasi motif asli di balik konten tersebut. “Panjang umurnya untuk Bapak Hadi Suhendra. Semalam saya baru saja menghadiri undangan dan bertemu langsung dengan beliau di Jalan Selebes,” ungkap Khai Rani, memberikan kesaksian faktual secara instan yang mematahkan narasi hoaks tersebut.

​Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi khalayak ramai: di tengah kontestasi politik dan dinamika sosial, kecerdasan dalam menyaring informasi (digital literacy) adalah benteng terakhir kita untuk menjaga ruang publik tetap sehat, beradab, dan bermartabat. (Liputan: Nelson Siregar/Hen)

​Belawan | suaraburuhnasional.com – Ketika fajar 1 Juni 2026 menyapa Selat Malaka, sebuah simfoni kebangsaan ditiupkan dengan megah dari pesisir utara Sumatera. Di bawah panji sakral Pargomgom Samudora Sang Penjaga Samudra Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) tidak sekadar memperingati Hari Lahir Pancasila. Mereka sedang memancangkan kembali jangkar ideologi bangsa, merajutnya secara simultan di tiga episentrum strategis: Lapangan Astaka Medan, Lapangan Apel Makodaeral I Belawan, dan Halaman Kantor Walikota Medan.

​Manifestasi upacara di tiga titik berbeda ini bukan sekadar pembagian formasi taktis. Ini adalah sebuah pesan simbolis yang sangat bertenaga: bahwa detak nadi nasionalisme dan kehadiran Kodaeral I merasuk, mengalir, dan mengawal setiap jengkal ruang publik, dari pusat pemerintahan kota hingga ke batas cakrawala lautan.

​Di bawah kibaran Sang Saka Merah Putih yang berkepak gagah diterpa angin pagi, keheningan berubah menjadi sakral. Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai teks historis yang pasif, melainkan menjelma sebagai weltanschauung—pandangan hidup yang hidup, bernapas, dan berdegup di dalam dada setiap prajurit sejati.

​Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila membawa gaung visi yang melintasi batas-batas geopolitik melalui tema: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Sebuah frasa yang tidak hanya berbobot secara intelektual, tetapi juga menjadi antitesis di tengah kegelisahan tatanan global modern.

​Melalui tema agung ini, Kodaeral I menyuarakan sebuah pesan mendalam ke panggung dunia. Pancasila terbukti telah melampaui takdirnya; ia bukan sekadar “lem perekat” domestik untuk menjahit kemajemukan suku, ras, dan agama di Nusantara. Lebih dari itu, Pancasila adalah sebuah mahakarya pemikiran universal (universal property of humanity) yang ditawarkan Indonesia sebagai cetak biru perdamaian bagi dunia yang hari ini kian terfragmentasi oleh benturan kepentingan.

​Di tengah badai disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, dan memanasnya rivalitas geopolitik global, saripati Pancasila kemanusiaan yang adil, toleransi yang matang, keadilan sosial, dan heroisme gotong royong hadir sebagai mercusuar moral. Nilai-nilai inilah yang menjadi benteng tak kasat mata sekaligus senjata diplomasi lunak (soft power) paling ampuh yang dimiliki bangsa ini.

​Melalui momentum yang sarat akan kedalaman makna ini, Kodaeral I tidak sekadar menengok ke belakang untuk membaca lembar sejarah. Mereka melangkah ke depan, meniupkan seruan aksi (call to action) yang tajam kepada seluruh komponen bangsa.

​Sebagai prajurit yang ditempa oleh ombak dan badai, Kodaeral I mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengonversi nilai-nilai Pancasila dari sekadar dogma di atas kertas menjadi sebuah “Ideologi yang Hidup” (Living Ideology). Pancasila harus mewujud dalam tindakan nyata sehari-hari baik dalam koridor profesionalisme kerja, pengabdian kedinasan, maupun dalam dinamika sosial masyarakat.

​Semangat persatuan jernih yang diwariskan oleh para pendiri bangsa harus dijaga dengan harga mati, layaknya menjaga api abadi di tengah samudra. Sebab, hanya dengan soliditas yang kokoh dan tidak terombang-ambing oleh arus intoleransi, visi besar untuk melahirkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan disegani di kancah internasional dapat dikonversi menjadi realitas.

​Pelaksanaan upacara di tiga kancah berbeda tersebut berlangsung dengan presisi militer yang mutlak, estetis, dan penuh wibawa. Mulai dari derap langkah tegap pasukan yang bergetar serentak, artikulasi teks Pancasila yang mengguntur, hingga penghormatan yang penuh totalitas, seluruh rangkaian acara mengalir laksana simfoni kebangsaan yang utuh dan menggetarkan jiwa siapa pun yang menyaksikannya.

​Melalui rilis resmi Dinas Penerangan Kodaeral I (Dispen Kodaeral I), sebuah pesan kuat telah dipasangkan di ingatan publik luas: Di mana pun prajurit Pargomgom Samudora memijakkan kakinya baik di lapangan aspal perkotaan, di markas komando pesisir, maupun di atas dek kapal perang yang sedang membelah samudra Pancasila adalah kompas hakiki yang arahnya tidak akan pernah bergeser satu derajat pun. (Liputan : Nelson Siregar/Dispen Kodaeral I)