Dairi | suaraburuhnasional.com – Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, M.M., memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati, Minggu (14/9/2025). Rapat ini dihadiri unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kapolres Dairi, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0206/Dairi, Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Agenda utama rapat membahas tiga isu pokok, yakni dinamika yang terjadi di Desa Parbuluan 6, langkah penertiban klub malam yang masih berproses, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan PT PLN.
Penanganan Parbuluan 6
Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa permasalahan di Parbuluan 6 harus ditangani dengan mengedepankan dua aspek penting, yakni penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Saat ini masih terdapat sekitar 45 orang warga yang berjaga di lokasi, di mana sebagian massa aksi berasal dari luar desa, seperti dari Desa Sileuleu, Pargambiran, dan Desa Perjuangan. “Sedang dilakukan koordinasi terkait terduga provokator. Besok diharapkan ada tambahan personel, termasuk dukungan dari Kodim, agar tidak terjadi bentrok horizontal,” jelas Kapolres.
Ia juga menyoroti adanya perlakuan tidak pantas terhadap pegawai perempuan PT Gruti, serta mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi tindakan anarkis.
Tuntutan Warga terhadap PLN
Selain persoalan PT Gruti, rapat juga menyinggung adanya desakan masyarakat terhadap PT PLN. Warga meminta agar perusahaan listrik negara segera menindaklanjuti persoalan hukum serta memenuhi kewajiban pelayanan.
PLN sendiri telah melayangkan surat kepada aparat penegak hukum terkait hal tersebut. Forkopimda menilai bahwa permasalahan ini perlu dikawal serius agar tidak menambah keresahan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Dairi, Wan September Situmorang, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan sesuai prosedur. Namun ia mengecam keras tindakan anarkis yang dinilainya dipicu oleh provokasi. “Ada indikasi masyarakat diberi iming-iming oleh provokator. Aspirasi boleh, tapi jangan anarkis. DPRD akan mendorong adanya solusi, termasuk lewat CSR perusahaan untuk mengatasi persoalan air,”ujarnya.
Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, M.M., menekankan bahwa para pelaku pembakaran dan perusakan harus bertanggung jawab penuh, tidak hanya dengan hukuman badan, tetapi juga mengganti kerugian. “Kita tidak membenci orangnya, tapi perbuatannya. Dairi harus aman bagi masyarakat, nyaman untuk investor. Mari bijak dalam bermedia sosial. Masalah air yang dipersoalkan sebagian masyarakat menurut saya lebih dipengaruhi provokasi. Kalau dari dulu tidak ada air, sudah lama chaos,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa izin PT Gruti dikeluarkan oleh Kementerian, dan ia berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Pemerintah daerah juga membuka ruang audiensi, namun aparat diminta tetap bertindak tegas.
Kajari dan Kodim Dukung Langkah Persuasif
Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Cahyadi Sabri, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang tegas namun tetap persuasif. Ia menyebut pihak kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sudah berkoordinasi untuk menyamakan persepsi dalam penanganan kasus.
Sementara itu, Letnan Inf Hernandes, Pasi Ops Kodim 0206/Dairi yang hadir mewakili Dandim, menyampaikan bahwa jajaran TNI secara intensif melakukan pendekatan langsung ke masyarakat hampir setiap hari, guna mencegah terjadinya eskalasi konflik.
Hadir dalam rapat Forkopimda, Ir. Vickner Sinaga, M.M. Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala Wakil Bupati Dairi, Wan September Situmorang Wakil Ketua DPRD Dairi mewakili Ketua DPRD, AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K. Kapolres Dairi, Cahyadi Sabri, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Letnan Inf Hernandes Pasi Ops Kodim 0206/Dairi mewakili Dandim, Horas Parlautan Pardede Kasat Pol PP Kabupaten Dairi. (Cs)
