Medan | suaraburuhnasional.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memerangi kejahatan transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mencapai babak baru yang krusial. Hari ini, proyek ambisius SIPLAKAN (Sistem Patroli Kolaboratif Berintegritas) yang diinisiasi oleh AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H., Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut, resmi mendapatkan dukungan level tertinggi dari pucuk pimpinan daerah. Jumat (7/11/2025),
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan dukungan penuhnya terhadap Proyek SIPLAKAN setelah melakukan pertemuan strategis dengan AKBP Jenda Kita Sitepu. Dukungan ini bukan sekadar legitimasi formal, melainkan diiringi harapan besar agar SIPLAKAN segera terwujud sebagai peranti utama untuk memproteksi warga Sumatera Utara dari eksploitasi kejam sindikat perdagangan manusia yang kerap menggunakan jalur laut.
Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa keselamatan setiap warga adalah prioritas absolut. Proyek yang mengintegrasikan sistem patroli ini dipandang sebagai solusi fundamental untuk menutup celah kerentanan di wilayah perairan. “Kami dari Pemerintah Provinsi memberikan dukungan penuh terhadap SIPLAKAN. Ini adalah proyek dengan urgensi tinggi. Kita harus memastikan warga kita terlindungi, jangan sampai ada satu pun yang menjadi korban sindikat karena jalur laut kita yang belum terkelola secara optimal,” tegas Gubernur, menyoroti pentingnya kontrol maritim yang lebih kokoh.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi paripurna yang telah ditunjukkan oleh tim patroli laut (TNI AL, Polairud, dan elemen terkait lainnya) dalam menggagalkan berbagai upaya penyelundupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) menuju Malaysia.
Menurut Gubernur, soliditas dan integrasi dalam operasi patroli yang berjalan saat ini adalah bukti nyata pelaksanaan mandat hukum. Beliau menekankan bahwa upaya di laut harus selaras dengan kebijakan di darat. “Kolaborasi patroli yang selama ini teman-teman lakukan bukan hanya aksi heroik, tetapi merupakan tindak lanjut konkret dari Surat Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan TPPO. Kerja di laut harus sejalan dan terintegrasi dengan regulasi di darat. SIPLAKAN inilah yang akan menjadi arsitektur penyempurna dari sistem perlindungan tersebut,” jelasnya dengan penekanan.
Dukungan kuat dari Gubernur ini menjadi booster energi yang sangat signifikan bagi AKBP Jenda Sitepu dan tim. Dengan komitmen politik di level tertinggi, mereka kini bergerak cepat untuk mentransformasi Proyek SIPLAKAN dari sebuah konsep menjadi sistem operasional permanen yang memastikan keamanan maritim di Sumatera Utara berjalan dengan optimal, akuntabel, dan transparan, demi tujuan utama: melindungi martabat dan keselamatan warganya. (NS/AY)
