Balikpapan | suaraburuhnasional.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengimbau seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memperkuat kesiapan pelayanan pertanahan dan tata ruang, menyongsong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Imbauan tersebut disampaikan Wamen Ossy sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana fisik IKN, menuju perwujudan Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
“Waktunya untuk menata, memperbaiki data, serta meningkatkan mutu pelayanan. Jangan sampai nanti ketika akselerasi pembangunan dan investasi di IKN berlangsung, kita belum siap. Inilah saat yang tepat untuk mempersiapkan diri,” tegas Wamen Ossy dalam arahannya di Balikpapan.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor dalam memastikan seluruh aspek pertanahan dan tata ruang di kawasan IKN berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan. Ia menilai bahwa kesiapan infrastruktur pelayanan publik, termasuk sistem pertanahan digital dan rencana tata ruang yang adaptif, menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Transformasi digital di bidang pertanahan dan tata ruang bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita harus memastikan seluruh data spasial dan yuridis saling terintegrasi agar proses pembangunan IKN tidak terkendala oleh persoalan administrasi,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga tengah memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang berorientasi pada tata kelola ruang berkelanjutan dan kepastian hukum atas tanah di wilayah IKN.
Langkah strategis ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol transformasi tata pemerintahan menuju Indonesia Maju. (Cs)
