Jakarta | suaraburuhnasional com – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almaslintang) bersama Pemangku Hak Ulayat (PHU) 19 Marga Kabupaten Dairi melakukan audiensi resmi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor KLHK, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Kedatangan delegasi dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga itu membawa dukungan hampir 4.000 warga yang menginginkan percepatan penerbitan kembali izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Dalam pertemuan tersebut, Almaslintang menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk fisik dan digital (flashdisk). Mereka mengklaim data tersebut valid karena dilengkapi foto KTP, nomor WhatsApp, serta tanda tangan asli warga. Perwakilan Almaslintang, Sahbin Cibro, menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa merupakan suara mayoritas masyarakat lingkar tambang yang terdampak langsung berhentinya operasional perusahaan.
Sahbin menyampaikan, sejak pencabutan izin AMDAL pada periode 2022/2023, aktivitas PT DPM terhenti total. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya bekerja atau terlibat dalam program pemberdayaan perusahaan. “Masyarakat merasakan langsung dampak ekonomi sejak aktivitas tambang berhenti. Kami berharap roda ekonomi dapat kembali berputar,”ujar Sahbin.
Dalam audiensi itu, perwakilan Almaslimtang dan PHU meminta pemerintah bersikap objektif dan menyeluruh dalam melihat persoalan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya mendengarkan kelompok tertentu, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang mendukung keberlanjutan investasi.
Dukungan tersebut turut diperkuat oleh 19 marga pemangku hak ulayat yang dipimpin, Saut Ujung (Ketua), Aslim Padang (Ketua Harian), dan Jony Lingga (Sekretaris Jenderal), serta didampingi penasihat hukum Delpi Masdiana Ujung.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyambut delegasi dengan hangat. Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, ia menyatakan akan meninjau kembali kondisi PT DPM secara komprehensif sebelum mengambil keputusan. Pertemuan diakhiri dengan suasana penuh keakraban. Sebagai bentuk apresiasi, perwakilan masyarakat menyerahkan cendera mata khas Dairi berupa ulos Pakpak kepada Menteri.
Pemberian tersebut menjadi simbol harapan agar pemerintah pusat dan masyarakat daerah dapat berjalan beriringan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(Clara)
