Jakarta | suaraburuhnasional.com -Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,44 triliun setelah dilakukan efisiensi. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sebelum efisiensi, pagu anggaran kementeriannya mencapai Rp6,45 triliun. Namun, setelah dilakukan penghematan sebesar Rp2,01 triliun atau setara 31,17 persen, anggaran yang disepakati menjadi Rp4,44 triliun.
“Kami menjelaskan bahwa pagu awal sebelum efisiensi adalah Rp6,45 triliun. Kami berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp2,01 triliun atau 31,17 persen, sehingga anggaran yang tersisa untuk digunakan adalah Rp4,44 triliun,” kata Menteri Nusron dalam laporannya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir.
Setelah rapat, Menteri Nusron menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran, terutama untuk program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penghematan anggaran ini juga merupakan bagian dari strategi refocusing agar dana dialokasikan pada kegiatan yang benar-benar dibutuhkan.
“Efisiensi anggaran ini bertujuan agar kita fokus pada program prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami ingin menghilangkan ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu dalam anggaran, karena sering kali terdapat pengeluaran yang berlebihan,” jelas Menteri Nusron.
Salah satu langkah konkret dalam efisiensi ini adalah mengurangi rapat yang biasanya digelar di luar kota dengan biaya tinggi. Sebagai gantinya, Kementerian ATR/BPN akan memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki, seperti gedung di Cikeas yang telah dilengkapi dengan kamar tidur dan ruang rapat.
“Sekarang kami sudah memiliki gedung di Cikeas dengan fasilitas lengkap, sehingga rapat yang sebelumnya dilakukan di hotel bisa dipindahkan ke sana. Ini akan memangkas biaya secara signifikan,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Ia berharap perubahan dalam manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.
“Kita patut mengapresiasi langkah efisiensi ini. Mau tidak mau, manajemen penganggaran di setiap kementerian dan lembaga harus berubah. Efisiensi ini memerlukan kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujar Rifqinizamy.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. (clara.s)
