Dairi | suaraburuhnasional.com – Suasana hangat terlihat saat jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berkunjung ke Kejaksaan Negeri Sidikalang untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan kelembagaan. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang, Bima Yudha Asmara, S.H., M.H., yang menyatakan apresiasinya atas inisiatif Kantah Dairi dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang dialog yang produktif. Kedua lembaga membahas berbagai dinamika pertanahan di Kabupaten Dairi, mulai dari upaya pencegahan sengketa, penanganan kasus pertanahan yang memerlukan pendampingan hukum, hingga pentingnya memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam suasana komunikasi yang terbuka, jajaran Kantor Pertanahan Dairi menegaskan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Dengan dukungan hukum yang kuat, setiap langkah pelayanan—mulai dari pendaftaran, penanganan konflik, hingga penyelesaian kasus—diharapkan dapat berjalan secara profesional dan berintegritas.
Kepala Kejari Sidikalang menyambut visi tersebut dengan baik. Ia menekankan pentingnya sinergi sebagai fondasi bersama untuk menciptakan iklim pertanahan yang tertib, mengedepankan kepastian hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Silaturahmi ini pun diharapkan menjadi titik awal dari komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kedua lembaga bertekad membangun kemitraan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam mendukung kepentingan publik dan pencegahan potensi konflik agraria di masa mendatang.
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi dan edukasi pertanahan melalui akun resmi media sosial, Facebook & Twitter: Kantahkabdairi, Instagram: @kantahdairi, YouTube: Kantahkabdairi, TikTok: @kantah.dairi.
Kantah Dairi juga terus melangkah maju dalam mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan dapat dipercaya. (Clara.s)
