Belawan | suaraburuhnasional.com – Di tengah pusaran ekonomi global yang kian fluktuatif, arah kebijakan fiskal Indonesia kini berada di titik nadir yang krusial. Sebuah wacana tajam menyeruak ke permukaan, menantang efektivitas serta urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini bukan tanpa dasar, ia lahir dari kekhawatiran atas serentetan kegagalan di lapangan dan ancaman inflasi yang menghantui sektor energi, Minggu (5/4/2026).
Pengamat ekonomi sekaligus pelaku usaha kenamaan, yang tak ingin ditulis namanya, melontarkan kritik fundamental terkait pemanfaatan ruang fiskal negara. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi radikal: menghentikan anggaran MBG dan mengalihkannya secara utuh untuk memperkuat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kritiknya tidak hanya berdasar pada angka di atas kertas, tetapi juga realitas pahit yang mulai bermunculan. Ia menyoroti fenomena memprihatinkan di mana sejumlah siswa di berbagai daerah justru dilaporkan mengalami keracunan akibat kualitas makanan yang jauh dari standar.
”Kita melihat realitas yang kontradiktif. Di satu sisi anggaran digelontorkan dalam skala masif, namun di sisi lain, menu yang sampai ke tangan anak-anak sekolah banyak yang tidak layak, bahkan basi. Ini bukan lagi soal nutrisi, ini soal keselamatan,”tegasnya dalam sebuah diskusi terbatas di tempat usahanya di Belawan.
Lebih lanjut, ia mensinyalir bahwa ketidaksesuaian menu dengan besaran anggaran yang dialokasikan merupakan indikator kuat adanya praktik korupsi secara masif di tingkat operasional. Rantai distribusi fisik yang panjang dinilai hanya menjadi “bancakan” oknum untuk memanen rente, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas konsumsi siswa.
Menakar Prioritas: Rp400 Triliun untuk Siapa?
Anggaran MBG merupakan beban fiskal yang luar biasa besar. Dengan alokasi tahap awal sebesar Rp71 Triliun dan proyeksi skala penuh mencapai Rp400 Triliun, risiko inefisiensi menjadi taruhan yang terlalu mahal bagi negara.
Dirinya berargumen bahwa daya rusak ekonomi akan jauh lebih dahsyat jika pemerintah membiarkan harga BBM melambung tinggi demi mempertahankan program MBG yang carut-marut. Saat ini, wacana kenaikan BBM yang mencolok diprediksi akan menjadi hantaman telak bagi daya beli masyarakat luas.
Narasi yang dibangun oleh pengamat ekonomi mengajak pengambil kebijakan untuk kembali ke prinsip dasar ekonomi: Skala Prioritas. Mengalihkan dana fantastis tersebut ke subsidi energi dianggap sebagai langkah pertahanan yang jauh lebih bijaksana daripada memaksakan program “eksperimental” yang dipenuhi kebocoran.
”Jika BBM naik secara mencolok, seluruh sendi perekonomian kita akan lumpuh. Lebih baik kita selamatkan kedaulatan energi dan daya beli rakyat secara makro daripada mempertahankan program yang justru menjadi ajang korupsi sistematis,” tambahnya.
Realokasi anggaran ini diyakini akan memberikan “ruang bernapas” bagi APBN untuk tetap sehat di bawah defisit 3%, sembari memastikan roda industri dan transportasi nasional tidak terhenti oleh tekanan harga yang mencekik. Kini, publik menunggu keberanian pemerintah: tetap pada proyek yang rawan kebocoran, atau berlabuh pada stabilitas energi yang nyata. (Penulis: Nelson Siregar)
