Tangerang Selatan | suaraburuhnasional.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak elemen gerakan mahasiswa berkolaborasi dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan nasional sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut Afriansyah, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kekuatan moral yang independen dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan perlu didasarkan pada kajian ilmiah serta disampaikan secara objektif.
“Kalau gerakan mahasiswa ini murni, tidak ada unsur yang lain, silakan,” ujar Afriansyah saat menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Banten, Jumat (4/9/2026).
Afriansyah mengatakan fungsi pengawasan tersebut semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan sektor industri dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tantangan yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia dan sejumlah negara di kawasan.
Kondisi itu turut menjadi perhatian Kemnaker dalam menjaga akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Berbagai kebijakan disiapkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan kesiapan memasuki pasar kerja, terutama dari kalangan generasi muda.
Salah satunya melalui MagangHub yang memberikan kesempatan kepada lulusan baru untuk mengenal lingkungan profesional secara langsung. Selama menjalani pemagangan, peserta memperoleh bimbingan dari mentor profesional di perusahaan maupun lembaga pemerintah. “Melalui program MagangHub, peserta memperoleh pengalaman kerja serta pendampingan dari mentor profesional di perusahaan maupun lembaga pemerintah,” ujarnya.
Afriansyah menjelaskan keterlibatan langsung di lingkungan profesional diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan masa pemagangan. “Niat Presiden di Kementerian Ketenagakerjaan jelas. Setelah memperoleh pengalaman melalui proses magang, peserta diharapkan dapat terserap ke dunia kerja,”ungkapnya.
Di sisi lain, Afriansyah menyebut perluasan akses terhadap pembelajaran praktis juga menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan pemuda yang masuk kategori Not in Education Employment or Training (NEET). Saat ini, masih ada 19,44 persen pemuda Indonesia berusia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan bonus demografi. Untuk menjawab persoalan itu, Kemnaker mengembangkan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar masyarakat memiliki akses terhadap pembelajaran keterampilan dan sertifikasi secara gratis, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Upaya itu perlu diikuti keterlibatan generasi muda, termasuk mahasiswa, dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin. Keterlibatan itu dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka serta pencarian solusi bersama atas berbagai tantangan di bidang ketenagakerjaan.
“Saya ingin mahasiswa menjadi pemimpin yang tidak hanya pandai berdebat, tetapi mampu mendengar dan membangun jembatan kolaborasi demi menjaga persatuan NKRI,” pungkasnya. (red/Biro Humas Kemnaker)
