32.5 C
Munich
Sabtu, Juni 20, 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12

Dua Tahun Berturut-turut Tak Masuk Daftar Kasus ILC, Menaker: Bukti Dialog Sosial di Indonesia Terwujud

Penulis
Redaksi
-
0

 

Jenewa | suaraburuhnasional.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia mencatat capaian positif di forum ketenagakerjaan internasional. Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia tidak tercantum dalam daftar kasus, baik long list maupun short list of country cases, pada Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC).

Menaker mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kerja bersama pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam membangun dialog sosial.

“Capaian ini mencerminkan dialog sosial di Indonesia terwujud serta terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Menaker Yassierli dalam silaturahmi bersama Delegasi Tripartit Indonesia di sela-sela ILC ke-114, Jenewa, Selasa (9/6/2026).

Menaker menyampaikan, capaian ini penting bagi masyarakat karena hubungan industrial yang kondusif berdampak langsung pada dunia kerja sehari-hari. Ketika pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki ruang dialog yang sehat, persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih terbuka, penyelesaian masalah kerja memiliki saluran yang jelas, dan keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker juga menekankan pentingnya soliditas Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114. Menurut Menaker, komposisi perwakilan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan dialog sosial sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan yang menyangkut pekerja dan dunia usaha, kata Menaker, perlu dibangun melalui keterlibatan para pihak agar lebih adil, realistis, dan dapat dilaksanakan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kemitraan tripartit Indonesia, sekaligus memperteguh komitmen kita dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Menaker.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pekerja/buruh dan pengusaha atas kontribusi aktif dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial nasional, termasuk dalam pelaksanaan May Day 2026 yang berlangsung aman dan tertib.

Menaker menilai, soliditas tripartit semakin penting di tengah perubahan dunia kerja global. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), ekonomi platform, transisi hijau, dan perubahan demografi menghadirkan tantangan baru bagi pelindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, serta keberlangsungan usaha.

Karena itu, Indonesia memandang transformasi dunia kerja perlu dikelola secara inklusif melalui penguatan dialog sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial, serta penerapan standar ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan norma internasional.

Sejumlah agenda strategis ILC ke-114 juga menjadi perhatian Indonesia, antara lain pembahasan standar kerja layak dalam platform economy, kesetaraan gender di dunia kerja, penguatan dialog sosial dan tripartisme, serta laporan implementasi konvensi dan rekomendasi ILO.

Menaker menegaskan, partisipasi Indonesia dalam ILC tidak hanya untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan global yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

“Seluruh Delegasi Indonesia perlu terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan aktif membangun kolaborasi dengan negara-negara sahabat selama pelaksanaan konferensi ini,”kata Menaker. (Red/Biro Humas Kemnaker)

Tekan Risiko Kecelakaan Perlintasan Kereta Api, Pemko Tebing Tinggi Siapkan Langkah Konkret

Penulis
Redaksi
-
0

 

Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com –
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya keselamatan masyarakat di sejumlah perlintasan sebidang kereta api. Guna meminimalkan risiko kecelakaan, Pemko Tebing Tinggi menyiapkan langkah konkret melalui tiga aspek utama, yakni penguatan regulasi, pembenahan infrastruktur, dan pendekatan sosial.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pemantapan Petugas Perlintasan Kereta Api di Kota Tebing Tinggi, Rabu (3/6/2026) bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya pembahasan regulasi, tetapi tindak lanjut nyata untuk meminimalkan risiko kecelakaan di perlintasan kereta api,” tegas Sekdako Erwin Suheri Damanik di hadapan peserta rapat.

Pada aspek regulasi, Pemko Tebing Tinggi akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian guna memperjelas tindak lanjut pengelolaan perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, Pemko juga akan mendorong pembangunan pos penjagaan di sejumlah titik perlintasan yang dinilai masih membutuhkan fasilitas pendukung keselamatan.

Dari sisi infrastruktur dan personel, Sekdako mengungkapkan bahwa Pemko Tebing Tinggi saat ini telah menempatkan petugas penjaga palang kereta api di tujuh titik perlintasan sebidang. Sebagai langkah evaluasi dari keterbatasan personel sebelumnya, Pemko akan menambah jumlah petugas sehingga setiap titik dijaga oleh dua orang secara bergantian.

“Kami akan menugaskan BKPSDM untuk menambah personel sehingga setiap titik perlintasan memiliki petugas cadangan. Ini penting agar pengawasan tetap berjalan apabila salah satu petugas berhalangan,” tambah Sekdako.

Selain penguatan personel, Pemko juga akan mengupayakan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, dunia usaha, perbankan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu melengkapi fasilitas keselamatan petugas dan relawan, seperti seragam dan rompi reflektif maupun fasilitas pendukung lainnya.

Sementara pada aspek sosial, Sekdako menyampaikan bahwa Pemko Tebing Tinggi akan mengkaji peluang pemberian bantuan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas perkeretaapian. Kajian ini akan dilakukan bersama Dinas Sosial dan DPRD Kota Tebing Tinggi guna merumuskan regulasi daerah yang memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat.

Sekdako juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas di perlintasan kereta api. Pemko akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memasang papan informasi jadwal perjalanan kereta api, meningkatkan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar rel, serta memastikan tidak ada tanaman atau bangunan yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan.

Selain itu, Pemko juga berencana menjajaki kerja sama akademik dengan institusi pendidikan transportasi untuk menjadikan perlintasan di Tebing Tinggi sebagai objek studi keselamatan berbasis riset.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Yustin Bernat Hutapea dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia menjelaskan, saat ini telah terpasang tujuh palang perlintasan kereta api di Kota Tebing Tinggi yang berasal dari bantuan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT Jasa Raharja. Ketujuh titik tersebut berada di Jalan Abdul Hamid, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Gunung Semeru, Jalan Pulau Belitung, Jalan Danau Meninjau, Jalan Danau Singkarak, dan Jalan Lama.

Dalam kesempatan tersebut, Dishub juga melaporkan bahwa Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Tebing Tinggi untuk meninjau sejumlah titik perlintasan sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Lidya, Camat Padang Hilir Melly Rahmayanti Harahap, Camat Rambutan Muhammad Hersan Koto, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf, perwakilan PT KAI, PT Jasa Raharja, serta para lurah, kepala lingkungan, dan relawan penjaga perlintasan kereta api. (Alfian Haris)

Perkuat Ketahanan Pangan dan Tekan Laju Inflasi, Wali Kota Tebing Tinggi Pimpin Gerakan Tanam Bawang Merah di Kelurahan Mekar Sentosa

Penulis
Redaksi
-
0

 

Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com –
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi. Salah satu aksi konkret yang dilakukan adalah melalui Gerakan Tanam Serentak Bawang Merah yang dipusatkan di lahan Kelompok Tani Sumber Rezeki, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Selasa (9/6/2026).

Aksi tanam serentak ini diintegrasikan dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tebing Tinggi sebagai upaya nyata dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam arahannya menegaskan bahwa Pemko Tebing Tinggi terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk komoditas bawang merah yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi.

“Melalui TPID, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan harga pasar serta melaksanakan berbagai langkah preventif dan korektif guna mengendalikan inflasi. Bawang merah merupakan salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi,” ujar Wali Kota.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan nyata berupa bantuan sarana budidaya bawang merah kepada para petani lokal.

“Kolaborasi harmonis antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan kelompok tani harus terus diperkuat agar program pengendalian inflasi ini berdampak jangka panjang dan berkelanjutan,” tambahnya sembari memotivasi para petani agar semakin produktif mengembangkan budidaya bawang merah maupun komoditas hortikultura lainnya sehingga mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Iboy Hutapea, melaporkan bahwa Kelurahan Mekar Sentosa merupakan salah satu sentra pertanian yang tidak hanya mengembangkan bawang merah, tetapi juga padi sawah, cabai merah, serta berbagai jenis sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, timun dan kacang panjang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada musim tanam kali ini, luas areal persawahan yang telah ditanami mencapai 791 hektare. Sementara itu, untuk Gerakan Tanam Serentak Bawang Merah kali ini memanfaatkan lahan produktif seluas dua hektare milik Kelompok Tani Sumber Rezeki.

“Melalui kegiatan ini diharapkan minat petani untuk membudidayakan bawang merah semakin meningkat. Dengan harga jual yang masih cukup baik di tingkat petani, komoditas ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” kata Iboy Hutapea.

Menurutnya, tingginya biaya produksi, terutama untuk pengadaan bibit, pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya, menjadi tantangan yang dihadapi petani. Karena itu, dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, sangat dibutuhkan guna membantu keberlanjutan usaha tani bawang merah di Kota Tebing Tinggi.

Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tutut Tiana, mengatakan Bank Indonesia berkomitmen mendukung berbagai program pengendalian inflasi di daerah. Selama ini, kerja sama dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah dilakukan melalui sejumlah program, seperti pengembangan kelompok tani cabai merah, peluncuran Toko Pemantau Inflasi (Topis), hingga pelatihan sistem peringatan dini (early warning system) untuk pemantauan harga pangan.

“Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Bank Indonesia terus mendukung berbagai program pengendalian inflasi, termasuk melalui subsidi ongkos angkut komoditas pangan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memantau perkembangan harga. Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Tebing Tinggi, diperlukan strategi penguatan pasokan melalui perdagangan antarwilayah agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” terang Tutut Tiana.

Pada momentum tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi turut menyerahkan bantuan stimulan berupa bibit cabai merah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada para petani. Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit bawang merah secara simbolis oleh Wali Kota bersama jajaran Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, perangkat daerah serta para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Erwin Suheri Damanik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Marimbun Marpaung, Kepala Satpol PP Benny Erikson Hamonangan Hutajulu, Camat Rambutan Muhammad Hersan Koto, Kabag Perekonomian dan SDA Safaruddin, Kepala BPS Tebing Tinggi Azantaro, serta para kelompok tani di Kecamatan Rambutan. (Alfian Haris)

Akselerasi Transformasi Digital, Pemko Tebing Tinggi dan Bank Sumut Siap Luncurkan Qris Dinamis

Penulis
Redaksi
-
0

 

Tebing Tinggi | suaraburuhnasional.com –
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus mematangkan langkah transformasi digital guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memodernisasi pelayanan publik. Hal ini menjadi fokus utama Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dalam audiensi jajaran pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi di Ruang Utama Lantai 4 Balai Kota, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan ini juga sekaligus menjadi momen pisah sambut pimpinan Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, dari pejabat lama Muhammad Fadil kepada pimpinan baru, Chairul Amin Pane.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan Bank Sumut sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Fokus utama kolaborasi ke depan adalah penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis yang dijadwalkan meluncur (launching) pada 1 Juli mendatang.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas layanan perbankan konvensional, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor perbankan adalah kunci. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan Tebing Tinggi yang maju dan sejahtera,” ujar Wali Kota.

Sebagai langkah konkret, Bank Sumut memperkenalkan aplikasi e-pasar SUMUT Merchant yang terintegrasi dengan sistem QRIS Dinamis. Inovasi ini dirancang agar pembayaran retribusi pasar dan toko langsung tercatat secara otomatis dalam database, sehingga Dinas Perdagangan dapat memantau aktivitas pembayaran retribusi tanpa perlu melakukan verifikasi manual (cross-check).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi, Sri Imbang, memaparkan bahwa penerapan QRIS Dinamis ini akan diadopsi secara bertahap oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tahap awal, terdapat tiga sektor utama yang menjadi prioritas. Pertama, QRIS Pasar yang menjadi proyek percontohan (pioneer) pertama di Provinsi Sumatera Utara untuk digitalisasi retribusi pasar.

Kedua, QRISTO (QRIS Restoran), yang merupakan sistem pembayaran terpisah (split payment). Lewat sistem ini, hak pajak daerah milik Pemko dan hak pendapatan pemilik restoran akan otomatis terbagi saat transaksi terjadi. Uji coba perdana akan diterapkan di Rumah Makan Takari.
Ketiga, QRIS PBB yang memudahkan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara nontunai dan langsung terdata secara real-time, yang mana mulai 1 Juli masyarakat sudah bisa membayar PBB dengan QRIS dinamis sekaligus akan dilakukan launching. “Mudah-mudahan tiga program utama ini segera terealisasi, dan secara paralel diterapkan juga QRIS Parkir, QRIS Rusunawa, serta sektor lainnya,” jelas Sri Imbang.

Pimpinan Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi periode sebelumnya, Muhammad Fadil, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kemitraan yang solid dari Pemko Tebing Tinggi selama masa kepemimpinannya. “Kami berterima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan baru Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, Chairul Amin Pane, menekankan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan sinergi yang telah dibangun. “Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam berbagai program, khususnya mendukung transformasi digital dan penguatan ekonomi lokal,” tegas Chairul.

Audiensi ini juga menyinggung tantangan dalam mencapai target ekonomi daerah, termasuk perlunya dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan efektivitas program. Diskusi mencakup konektivitas pasar dengan sistem database pemerintah, transparansi perdagangan, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memudahkan pelacakan transaksi.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, jajaran manajemen Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, serta Tim Peliputan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. (Alfian Haris)

Plh Wali Kota Fadly Abdina Kunker ke BPS Sumut

Penulis
Redaksi
-
0

 

Tanjungbalai | suaraburuhnasional.com – Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Bapperida Mariani dan Kadis PUTR Tety Juliani Siregar melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (8/6/2026). Plh Wali Kota dan rombongan diterima Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Asim Saputra.

Dalam pertemuan, Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan pihaknya (Pemko Tanjungbalai) berkonsultasi langsung dengan BPS Propinsi Sumut dalam rangka memperoleh pemahaman dan informasi seluas-luasnya tentang teknis penetapan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Tanjungbalai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

“Tujuan pertemuan untuk mengevaluasi dan menyinkronkan IKK yang memengaruhi besaran alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN,” tuturnya.b“Kolaborasi ini akan semakin memantapkan arah kebijakan pembangunan kota yang didukung oleh data akurat dan terpercaya,” Pungkas Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. (indah)

Kebuntuan Belawan Saat Intimidasi Senjata Api Mementahkan Mediasi dan Menggertak Kebebasan Pers

Penulis
Redaksi
-
0

 

​Belawan | suaraburuhnasional.com – Sebuah potret krusial mengenai ujian supremasi hukum dan kemerdekaan pers baru saja tersaji di Medan Belawan. Upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh jajaran otoritas kewilayahan di Cafe Mangaf, Jalan Veteran, Kelurahan Belawan I, pada Selasa (9/6/2026), berakhir anti klimaks. Forum yang semula diproyeksikan sebagai ruang mufakat, justru bertransformasi menjadi panggung yang memperlihatkan ketidakpatuhan hukum seorang oknum warga sipil di hadapan institusi negara.

​Pertemuan tingkat tinggi ini bukan sekadar seremoni. Kehadiran tokoh-tokoh kunci wilayah menunjukkan betapa seriusnya negara memandang konflik ini. Di antaranya yang hadir: Aparat Penegak Hukum (APH) di Kecamatan Medan Belawan, dan Kamel (Tokoh Masyarakat). Namun, iktikad baik para pemangku kebijakan tersebut membentur dinding tebal arogansi yang mencederai akal sehat serta rasa keadilan publik.

​Untuk mengurai benang kusut ini secara objektif, publik harus melihat hulu persoalan secara jernih. Badai ini berakar dari keberanian jurnalisme investigatif Media Lintas Sumut yang membongkar dugaan praktik perjudian jenis “Tembak Ikan” di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan sebuah investigasi yang kemudian viral dan memicu atensi luas di platform TikTok.

​Dalam narasi pemberitaan tersebut, mencuat nama seorang perwira TNI berinisial D yang saat ini tengah berdinas di Surabaya. Namun, sebuah anomali sosiologis yang mencengangkan terjadi: mengapa justru N, seorang warga sipil, yang bereaksi secara membabi buta bak “tameng hidup”?. Ada kepentingan raksasa apa di balik reaksi berlebihan ini?.

​Peristiwa kelam itu meletus pada Jumat malam (29/05/2026) di Star Kopi, Jalan Veteran Belawan. Tanpa mengindahkan ruang publik, N diduga melakukan tindakan premanisme ekstrem terhadap jurnalis Nelson Siregar. Dengan gestur intimidatif, N memukul meja dan memamerkan senjata api jenis pistol sebuah tindakan “koboi jalanan” yang mengoyak rasa aman warga sekaligus menusuk jantung kemerdekaan pers.

​”Ini bukan sekadar friksi personal. Ini adalah serangan terbuka terhadap pilar keempat demokrasi. Mengintimidasi jurnalis dengan senjata api adalah pelanggaran berat terhadap UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Tindakan tirani seperti ini tidak memiliki tempat di dalam negara hukum yang beradab!,”tegas BM, Pengamat Publik saat ditemui di kediamannya di Marelan.

​Nelson Siregar hadir di Cafe Mangaf dengan kerendahan hati demi menghormati undangan jajaran otoritas wilayah. Ia datang untuk mendengar dan membuka ruang dialog. Sebaliknya, pihak N justru menyodorkan 5 (lima) syarat perdamaian yang dinilai sangat manipulatif dan menghina nalar hukum. ​Salah satu syarat yang paling tidak masuk akal adalah desakan agar Nelson Siregar melakukan klarifikasi publik dan menyatakan bahwa seluruh pemberitaan terkait praktik judi serta aksi pamer senjata tersebut adalah kebohongan atau hoaks.

​Secara bedah kasus, syarat ini adalah sebuah jebakan sistematis. Jika Nelson Siregar tunduk, maka opini publik akan digiring untuk menjustifikasi bahwa pers adalah penyebar fitnah, sementara lingkaran hitam di balik bisnis haram tersebut melenggang bersih tanpa noda.

​Tiga Prinsip Perlawanan Nelson Siregar
​merespons skenario pemutarbalikan fakta itu, Nelson Siregar mengambil sikap ksatria dengan menolaknya secara mutlak melalui tiga prinsip fundamental: ​Menolak Kesepakatan di Bawah Meja: Membiarkan institusi peradilan yang menguji kebenaran materiil perkara. Menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah: Menegaskan bahwa kedamaian sejati tidak boleh dibangun di atas fondasi pembungkaman dan ketakutan. ​Menolak mentah-mentah syarat yang mencoba memposisikan korban kejahatan sebagai pihak yang bersalah.

​Melihat ketegaran Nelson Siregar yang berbasis pada kebenaran faktual, serta ketidakkooperatifan N yang sama sekali tidak menghargai institusi, para mediator akhirnya menyatakan “angkat tangan”. Upaya persuasif para pemangku teritorial dan pimpinan kepolisian dilecehkan begitu saja oleh keangkuhan seorang sipil bersenjata.

​Bahaya Polarisasi dan Solidaritas Korps Pers

​Lebih berbahaya lagi, ketika argumen hukumnya patah, substansi persoalan yang murni merupakan tindakan kriminal dan premanisme kini mulai digiring, dipelintir, dan diembuskan oleh pihak tertentu ke arah sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Ini adalah taktik usang namun berbahaya: menciptakan polarisasi horizontal di tengah masyarakat demi mengaburkan delik pidana utama.

​Merespons situasi yang kian kritis dan guna mengantisipasi mandulnya penegakan hukum terhadap aksi “koboi” N, Komunitas Wartawan Medan Utara kini merapatkan barisan. Solidaritas korps pers telah bulat dan mengkristal. Dalam waktu dekat dijadwalkan akan segera bergerak menuju Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu).

​Mewakili komunitas Wartawan, AY, rekan sejawat Nelson Siregar, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan peringatan keras. ​”Kami sangat menyayangkan insiden ini. Dalam waktu dekat, wartawan Medan Utara akan mendatangi Mapoldasu untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut dari surat pengaduan masyarakat (DUMAS) yang telah dilayangkan. Hari ini hal buruk menimpa Nelson Siregar, besok lusa bisa saja hal ini terjadi pada saya dan rekan-rekan yang lain,”ucap AY dengan nada tegas dan berwibawa.

​Publik kini menunggu dengan tajam, sejauh mana taji Polda Sumut mampu menegakkan keadilan yang terang benderang di atas bumi Sumatera Utara. Apakah hukum akan tegak berdiri sebagai panglima, atau justru bertekuk lutut di bawah gertakan moncong pistol seorang sipil?. (​Liputan: Nelson Siregar)

Narasi Humanis Imigrasi Belawan Lewat ‘Eazy Paspor’ di Tanah Langkat

Penulis
Redaksi
-
0

 

​Langkat | suaraburuhnasional.com – Niat suci menuju Baitullah kerap kali dihadapkan pada riak-riak persiapan administratif yang menyita ruang dan waktu. Namun, sebuah potret berkelas tentang bagaimana negara hadir melayani rakyatnya baru saja terukir di Kabupaten Langkat. Melalui program Eazy Paspor, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan sukses menerjemahkan reformasi birokrasi bukan lagi sebatas jargon, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh relung kebutuhan masyarakat.

​Pada Selasa (9/6/2026), ruang pertemuan Kantor Cabang PT Darul Umroh Alharamain Langkat menjelma menjadi ruang pelayanan publik yang modern sekaligus hangat. Sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, detak pelayanan bergerak dinamis, melayani para calon jemaah umrah dan masyarakat pariwisata yang ingin merajut mimpi perjalanan luar negeri mereka tanpa harus terbebani jarak dan waktu.

​Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, mengungkapkan bahwa program Eazy Paspor adalah manifesto dari birokrasi yang memiliki “hati”. Ini adalah langkah progresif untuk meruntuhkan sekat-sekat geografis yang selama ini sering menjadi kendala bagi masyarakat di daerah.

​”Akselerasi layanan yang kami gelar di PT Darul Umroh Alharamain Langkat ini merupakan implementasi langsung dari visi besar Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Kami diinstruksikan untuk tidak menunggu di balik meja, melainkan bergerak aktif, responsif, dan menghadirkan negara sedekat mungkin di tengah-tengah masyarakat,” tegas Eko Yudis dengan penuh wibawa.

​Efektivitas dari strategi “jemput bola” ini langsung terasa. Hanya dalam hitungan jam, kolaborasi taktis para petugas di lapangan berhasil merampungkan 28 permohonan paspor secara presisi dan akurat.

​Berikut adalah potret kontribusi pelayanan yang berhasil diwujudkan: Permohonan Paspor Baru 21, Penggantian Paspor 7, Kontinuitas legalitas dokumen yang habis masa berlaku, Total Dedikasi 28 Dokumen Diselesaikan. Bukan sekadar memindahkan meja kerja, Imigrasi Belawan membawa standar mutu pelayanan tertinggi langsung ke lokasi.

Seluruh rangkaian proses mulai dari verifikasi keabsahan dokumen, pemindaian data biometrik (sidik jari dan foto wajah), hingga proses wawancara akuntabel berlangsung dalam satu interaksi yang padu, transparan, dan tanpa celah pungli.​Pola pelayanan yang humanis ini mengeliminasi kelelahan fisik yang biasanya harus dirasakan jemaah, terutama mereka yang telah berusia lanjut, jika harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor imigrasi konvensional.

​Apresiasi mendalam pun membubung dari pihak penyelenggara ibadah. Perwakilan Kantor Cabang PT Darul Umroh Alharamain Langkat, Iqbal, mengekspresikan rasa takzim dan syukurnya atas sinergitas yang bernilai tinggi ini.

​”Kami menyematkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Kantor Imigrasi Belawan. Kehadiran layanan Eazy Paspor di daerah kami bukan sekadar kemudahan administratif, melainkan sebuah hadiah psikologis yang menenangkan bagi para jemaah. Ini adalah awal yang berkah demi kelancaran keberangkatan ibadah umroh ke Tanah Suci pada Juli mendatang,” ucap Iqbal dengan nada haru.

​Melalui konsistensi program Eazy Paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia kembali membuktikan bahwa institusi pemerintahan mampu bertransformasi menjadi lembaga yang dicintai rakyat. Dengan menyasar komunitas, institusi pendidikan, korporasi, hingga lembaga keagamaan secara kolektif, pelayanan keimigrasian kini telah bergeser paradigma: dari sebuah kewajiban birokrasi yang kaku, menjadi sebuah pengalaman pelayanan yang anggun, modern, dan memanusiakan manusia. (Liputan: Nelson Siregar)

Ikhtiar Sumatera Utara Membangun Doktrin Baru ‘First Responder’ di Garis Air

Penulis
Redaksi
-
0

 

​Medan | suaraburuhnasional.com — Di dalam ruang-ruang darurat, waktu bukan sekadar angka yang berputar; ia adalah garis tipis yang memisahkan antara kepulangan dan kehilangan. Menyadari bahwa detak nadi keselamatan warga di hamparan perairan Sumatera Utara sangat bergantung pada kecepatan respons di menit-menit awal, sebuah langkah strategis berskala besar resmi digulirkan.

​Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, secara resmi membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di Permukaan Air Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (9/6/2026).

​Langkah ini bukan sekadar seremoni taktis, melainkan sebuah proklamasi sinergi total. Kehadiran Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I (Dankodaeral I) di barisan depan menegaskan komitmen militer dalam memperkuat arsitektur keselamatan sipil, merajut kekuatan bersama Basarnas, Polri, dan pemerintah daerah.

​Sumatera Utara, dengan karakteristik geografisnya yang dikelilingi danau mahaluas, sungai-sungai berarus deras, hingga selat maritim yang sibuk, menyimpan potensi kerawanan yang nyata. Sadar bahwa birokrasi penyelamatan seringkali terbentur jarak, Gubernur Bobby Nasution menelurkan sebuah kebijakan yang progresif dan berani: mewajibkan dan memberikan insentif khusus bagi para kepala desa yang lulus sertifikasi water rescue dari Basarnas.

​Langkah ini mengubah paradigma lama. Kepala desa tidak lagi ditempatkan sebagai pejabat administrasi yang pasif saat bencana tiba, melainkan sebagai panglima evakuasi di garis depan (first responder).

​”Ketika petaka terjadi di air, bantuan dari pusat kota seringkali terlambat oleh jarak. Di sinilah aparat desa harus hadir. Mereka adalah mata, telinga, dan tangan pertama yang memeluk warganya dari bahaya. Insentif ini adalah investasi negara terhadap nyawa manusia,” ungkap Bobby Nasution dalam pidato pembukaannya yang sarat akan pesan humanis.

​Bobot dari Pelatihan Potensi SAR Air 2026 ini tercermin dari kurikulum ketat yang diadopsi. Di bawah pengawasan langsung Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI M. Syafi’i, para peserta dari berbagai penjuru Sumatera Utara tidak hanya dilatih bertahan hidup, tetapi juga menguasai kompetensi tingkat tinggi: ​Prosedur Mitigasi Zero Casualties: Teknik evakuasi korban tanpa membahayakan keselamatan diri sang penolong. Memangkas birokrasi komunikasi, menghubungkan posko desa langsung ke pusat komando Basarnas dan TNI AL.

​Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dalam pembukaan ini mengonfirmasi bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari cetak biru (blueprint) ketahanan wilayah jangka panjang.

​Bagi khalayak ramai, berita ini adalah sebuah kabar baik tentang rasa aman. Ini adalah kepastian bahwa saat nelayan melaut, saat anak-anak menyeberangi sungai untuk sekolah, atau saat wisatawan menikmati keindahan danau, negara hadir melalui tangan-tangan terampil warganya sendiri.

​Melalui kolaborasi epik antara Basarnas, ketangguhan taktis TNI AL (Kodaeral I), dan keberanian komunitas lokal, Sumatera Utara sedang bergerak maju. Provinsi ini tidak lagi sekadar meratapi potensi bencana, melainkan sedang membangun benteng manusia yang siap menantang arus demi keselamatan sesama. (​Liputan: Nelson Siregar/Dispen Kodaeral I)

Bupati Batu Bara Pastikan Pelayanan Publik Makin Dekat Melalui Program BERLAYAR di Kecamatan Datuk Lima Puluh

Penulis
Redaksi
-
0

 

Batu Bara | suaraburuhnasional.com – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terpadu bagi masyarakat melalui program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat (BERLAYAR).

Kegiatan tersebut digelar di UPT SD Negeri 05 Empat Negeri, Dusun I, Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Selasa (9/6/2026). Dalam pelaksanaan program BERLAYAR, Bupati Baharuddin Siagian didampingi Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Pj. Sekretaris Daerah, Asisten I, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kehadiran program BERLAYAR merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan dasar dapat diakses secara mudah, cepat, dan efisien tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Beragam layanan disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan usaha, pelayanan Samsat, perpustakaan keliling, pemeriksaan kesehatan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai layanan publik lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Baharuddin Siagian tidak hanya meninjau jalannya pelayanan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memastikan setiap layanan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Bupati Baharuddin Siagian menegaskan bahwa program BERLAYAR akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai kecamatan sebagai bentuk nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Melalui inovasi pelayanan ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah dijangkau, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. (SAR)

Ruas Jalan Kabupaten di Nagori Bandar Tinggi Segera Diperbaiki: Masyarakat Ucapkan Terima Kasih Kepada Bupati Simalungun

Penulis
Redaksi
-
0

 

Simalungun | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya di sektor infrastruktur.

Salah satu komitmen tersebut ditunjukkan melalui rencana peningkatan ruas jalan kabupaten di wilayah Nagori Bandar Tinggi menuju perbatasan Kabupaten Batu Bara akan segera dilaksanakan pada Tahun 2026 ini. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat meninjau lokasi ruas jalan di Nagori Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Sumatera Utara, Selasa (9/6/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik, serta Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rinton Parulian Damanik.

Bupati Simalungun menyampaikan bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama Pemkab Simalungun sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah.

“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, peningkatan ruas Jalan dijadwalkan mulai dikerjakan dalam tahun 2026 ini dengan panjang penanganan sekitar 1,3 kilometer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

Bupati berharap pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya warga Nagori Bandar Tinggi dan Kecamatan Bandar Masilam, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

Peninjauan ruas jalan tersebut juga tak luput dari perhatian Anggota DPRD sekaligus tokoh masyarakat H. Girun, Camat Bandar Masilam, Ida Royani Damanik bersama Pangulu Nagori Bandar Tinggi, Samsiadi.

H Girun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Simalungun atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Bandar Tinggi. “Kami atas nama masyarakat Nagori Bandar Tinggi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah kami,” ucapnya.

H Girun juga mengungkapkan bahwa peningkatan jalan sepanjang 1,3 kilometer ini sudah lama dinantikan masyarakat dan tentunya akan sangat membantu aktivitas serta perekonomian warga. “Kami mendoakan agar Bupati Simalungun senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat serta terus membawa Kabupaten Simalungun menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,”pungkansya.

Peninjauan tersebut memunjukkan bahwa keseriusan Pemkab Simalungun dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Simalungun yang lebih maju di masa mendatang. (JMK)

1...111213...849Halaman 12 dari 849

© Munich, LLC. All rights reserved. Pulses Pro® is a registered U.S. trademark of tagDiv, LLC.

About Us

Popular Category

Editor Picks