Medan | suaraburuhnasional.com – Dalam rangka mempererat silahturahmi dan koordinasi, sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara KPPU dengan BPS tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan yang telah ditandatangani pada bulan Juli 2017, Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas beserta tim melakukan kunjungan kerja ke BPS Perwakilan Sumatera Utara yang diterima langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumut Asim Saputra dan didampingi oleh Kepala Bagian Umum Rahmat Gustiar.
Ridho Pamungkas menyampaikan bahwa KPPU dan BPS memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung perekonomian dan kebijakan berbasis data. Pada setiap kajiannya, KPPU membutuhkan data pasar yang akurat untuk menganalisis tingkat persaingan usaha seperti data statistik terkait harga, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di berbagai sektor. Tahun ini KPPU Kanwil I akan fokus pada kegiatan kajian strategis di sektor energi, ekonomi digital dan pangan serta kajian unggulan daerah di sektor perkebunan kelapa sawit.
Ridho juga sangat mengapresiasi peran BPS dalam menyajikan data perkembangan inflasi secara rutin, dimana data yang disajikan tidak hanya sebatas angka, namun juga insight dan solusi kebijakan juga disampaikan oleh BPS. Dengan adanya data statistik yang valid dari BPS, hal tersebut akan membantu KPPU dalam memberikan analisis tentang implikasi persaingan usaha secara lebih tepat.
Dalam tanggapannya, Asim Saputra juga menyampaikan bahwa BPS Provinsi Sumut siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan KPPU. Tidak hanya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPPU, namun juga dapat memberikan pelatihan terkait pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dengan metodologi survei yang kuat dalam mengumpulkan data primer, maka hasil survei tersebut bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan persaingan yang lebih efektif. Asim berharap dengan kerja sama yang erat, KPPU dan BPS dapat saling mendukung untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih adil berdasarkan data yang terpercaya. (Is/Sbn)
