Jakarta | suaraburuhnasional.com – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian positif berhasil ditorehkan oleh Kabinet Merah Putih di berbagai sektor pembangunan nasional. Salah satu kementerian yang turut berkontribusi nyata adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Melalui terobosan Layanan Pertanahan Elektronik, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menuju sistem pertanahan yang modern dan berkeadilan, sejalan dengan visi besar “Indonesia Lengkap”.
Selama setahun terakhir, Kementerian ATR/BPN berhasil memperluas cakupan layanan elektronik yang mencakup pendaftaran hak tanah, pengecekan sertipikat, hingga pengukuran dan pemetaan digital. Transformasi digital ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meminimalisir potensi praktik pungutan liar dan mempercepat proses pelayanan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola agraria yang lebih baik dan berdaya saing. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya dengan cara yang lebih mudah dan efisien. ATR/BPN kini bertransformasi menjadi lembaga yang profesional, melayani, dan terpercaya,” ujarnya.
Pencapaian ini juga menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di sektor agraria tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi telah diimplementasikan secara nyata di lapangan. Melalui tema besar #SetahunBerdampak, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pertanahan yang akurat, terkini, dan mudah dijangkau.
Program Indonesia Lengkap menjadi target jangka panjang dalam mewujudkan basis data pertanahan yang menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kepastian hukum agraria.
Dengan semangat “ATR/BPN Maju dan Modern”, Kementerian ini terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan berpihak kepada masyarakat, sebagai bagian dari wujud nyata Indonesia yang melayani dengan profesional dan terpercaya. (Cs)
