Dairi | suaraburuhnasional.com – Sekitar 300 massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan (AMDPP) kembali menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Dairi pada Kamis, 20 November 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari penyampaian aspirasi pada 23 Oktober 2025, dengan fokus utama mendesak percepatan pengesahan AMDAL PT Dairi Prima Mineral (DPM) agar investasi dapat segera berjalan optimal di Kabupaten Dairi.
Dalam orasinya, massa AMDPP menyampaikan bahwa proses pembahasan AMDAL di tingkat kementerian masih menunggu Sidang Komite Penilai Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka mempertanyakan kepastian waktu sidang tersebut, karena berlarutnya proses akan berdampak pada tertundanya pengoperasian PT DPM.
Ketua AMDPP, Oberlin, bersama Sekjen Bernad Malau, menegaskan bahwa masyarakat sangat menghargai investor yang ingin membangun Dairi. Oleh sebab itu, mereka meminta KLHK memberikan perhatian serius terhadap percepatan penerbitan AMDAL PT DPM. “Kami ingin PT DPM segera beroperasi. Amdal adalah syarat mutlak. Jika pemerintah pusat serius, maka investasi di Dairi akan berkembang pesat,”ungkap Bernad Malau.
DPRD Dairi Terima Aspirasi, Janjikan RDP dengan PT DPM
Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos, keluar menemui massa aksi dan menyambut aspirasi dengan sikap terbuka. Ia menegaskan bahwa gedung DPRD merupakan rumah rakyat, sehingga menurutnya sah-sah saja masyarakat datang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.
Dalam kesempatan itu, Sabam menegaskan bahwa DPRD akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT DPM untuk memastikan sejauh mana perkembangan izin AMDAL dan kesiapan perusahaan untuk segera beroperasi.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mendesak percepatan pengesahan AMDAL DPM. Wilayah operasional DPM berada di Dapil II, yang juga menjadi daerah pilihan saya. Masyarakat menunggu kepastian. Kami akan suarakan ini,” ujar Sabam dengan lantang.
Ia juga menyinggung bahwa dalam MoU sebelumnya, apabila PT DPM beroperasi maka ruas jalan Sidikalang–Parongil akan segera di-hotmix, serta peluang penyerapan tenaga kerja lokal akan semakin besar. Sabam bersyukur aksi berlangsung damai dan mengimbau massa kembali ke kampung masing-masing dengan tertib.
Sabam menerima secara resmi dokumen tuntutan AMDPP yang turut diserahkan oleh perwakilan massa dan didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Toni Lumbangaol, Nahason Lumbangaol, dan Syahroni Pardosi.
Isi Tuntutan Resmi AMDPP, 1. Mendukung PT DPM berinvestasi di Kabupaten Dairi, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Meminta keseriusan PT DPM dalam mengurus izin AMDAL sebagai syarat utama percepatan operasional perusahaan. 3. Meminta PT DPM memberikan kepastian waktu operasional sebagai komitmen membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Dairi. 4. Meminta DPRD Dairi menggelar RDP untuk mempertanyakan langkah konkret PT DPM dalam percepatan operasional. 5. Meminta PT DPM tidak memberi janji tanpa realisasi, dan menunjukkan bukti nyata melalui terbitnya izin AMDAL serta dimulainya operasional perusahaan.
Aksi Berjalan Kondusif
Aksi AMDPP berlangsung aman, tertib, dan terkontrol. Massa yang berasal dari berbagai kecamatan berangsur pulang dengan damai setelah penyampaian aspirasi. Berbagai spanduk turut terlihat, di antaranya bertuliskan: “PT DPM Segera Urus AMDAL Agar Dairi Dapat Investasi Pembangunan”. “Kami Mendukung PT DPM Segera Beroperasi”
Aksi ini kembali menegaskan besarnya harapan masyarakat dan DPRD Dairi terhadap percepatan investasi tambang seng PT DPM. Dengan terbitnya AMDAL dan dimulainya operasional perusahaan, masyarakat menilai Dairi akan memasuki tahap pembangunan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan secara signifikan. (Clara.s)
