Belawan | suaraburuhnasional.com – Gerbang utama sekaligus urat nadi logistik Sumatra Utara kini terjebak dalam ironi pembangunan yang mendalam. Jalan Raya Pelabuhan Belawan yang seharusnya menjadi etalase megah pertumbuhan ekonomi sekaligus simbol kewibawaan daerah justru terbelenggu oleh status hukum yang mengambang. Jalur vital sepanjang Simpang Buaya Kampung Salam hingga gerbang utama (gate) 3 pelabuhan ini seolah kehilangan “tuan” yang sudi berdiri di garda depan untuk bertanggung jawab.
Ketidakpastian status kepemilikan dan kewenangan ini tidak sekadar merusak estetika wajah wilayah pelabuhan. Dampaknya kini telah bermutasi menjadi ancaman nyata yang meneror keselamatan jiwa ribuan pengendara setiap harinya. Pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun telah mengubah jalur ekonomi ini menjadi jebakan maut yang subur akan kecelakaan, sekaligus menjadi batu sandungan yang menggerus efisiensi distribusi logistik nasional, Kamis (2/7/2026).
Merespons jeritan yang terus menggema di akar rumput, Pemerintah Kota Medan didesak untuk tidak lagi berlindung di balik batasan administratif. Wali Kota Medan diharapkan segera melayangkan surat instruksi ketat secara resmi, guna mendesak percepatan rekonstruksi total infrastruktur di sepanjang jalur maut tersebut.
Langkah ini dipandang bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah afirmasi politik yang kuat sebuah sinyal tegas bahwa pemerintah daerah menolak menutup mata terhadap penderitaan publik.
Kendati demikian, realisasi konkret di lapangan kini menjadi ujian pembuktian. Surat sakti dari orang nomor satu di Medan tersebut ditantang untuk mendobrak sekat ego sektoral dan menguji komitmen sejati antar-lembaga yang bercokol di kawasan otoritas pelabuhan.
Kondisi lapangan yang kian memprihatinkan memantik reaksi keras dari para pelaku sektor transportasi yang sehari-hari bertaruh nyawa di jalur tersebut. Patar Panjaitan, seorang pengamat publik yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Jasa Pengemudi Angkutan Khusus Pelabuhan Belawan Sentris (Kop JPAK PBS), menyoroti fenomena pembiaran ini dengan nada getir namun tajam.
Bagi Patar, polemik jalan rusak yang berlarut-larut ini adalah cerminan telanjang dari lemahnya koordinasi lintas sektor yang mengorbankan nasib masyarakat kecil, khususnya para pengemudi truk logistik.
”Kita tidak sedang mendiskusikan sekadar hamparan aspal mati, melainkan tentang urat nadi ekonomi nasional yang menghidupi jutaan kepala. Jangan biarkan ego sektoral membuat jalan ini seolah-olah ‘tak bertuan’, sementara para sopir logistik setiap hari harus mempertaruhkan nyawa di atas lubang-lubang dalam dan menanggung pembengkakan biaya operasional akibat armada yang hancur,” cetus Patar Panjaitan dengan nada bergetar tegas.
Lebih lanjut, Patar menekankan bahwa surat intervensi dari Wali Kota Medan merupakan sebuah mandat moral dan administratif yang absolut. Dokumen tersebut wajib segera dieksekusi oleh instansi terkait, bukan sekadar berakhir sebagai pajangan tak bermakna di atas meja birokrasi yang berdebu.
Di tengah pusaran polemik ini, telunjuk publik kini mengarah langsung pada peran krusial Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan. Sebagai pemangku regulasi tertinggi di kawasan pelabuhan, KSOP dituntut memiliki nyali dan langkah transformatif untuk menjembatani Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, dan pihak Pelindo dengan kepentingan riil masyarakat di lapangan.
Integrasi kebijakan antara Pemerintah Kota Medan dan Otoritas Pelabuhan kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Publik tak lagi butuh rapat-rapat seremonial di hotel mewah yang minim eksekusi; masyarakat menanti aksi nyata di lapangan yang mampu meruntuhkan dinding-dinding birokrasi yang kaku.
Jalan Pelabuhan Belawan harus dikembalikan fungsinya sebagai jalur ekonomi yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi. Kini, nasib jalur logistik utama Sumatra Utara ini bukan lagi sekadar perkara teknis tambal sulam aspal. Ini adalah panggung pembuktian: sejauh mana kehadiran dan ketegasan negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggerakkan roda ekonomi di kawasan paling krusial ini.
Berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang di kubangan aspal Belawan sebelum ego birokrasi ini akhirnya mengalah?. (Liputan: Nelson Siregar)
