Jakarta | suaraburuhnasional.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya budaya kerja kolaboratif di lingkungan birokrasi ketenagakerjaan untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan seperti pengangguran, peningkatan keterampilan, pengawasan ketenagakerjaan, dan pelindungan tenaga kerja memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat ditangani secara terpisah oleh satu unit kerja.
“Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak lagi ditentukan oleh sejauh mana suatu unit kerja mampu bekerja secara mandiri, melainkan seberapa kuat kita mampu mengintegrasikan potensi, ide, dan kewenangan secara bersama-sama,” tegas Afriansyah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XXIII Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Afriansyah mengatakan, perubahan tersebut juga perlu tercermin dalam cara birokrasi mengukur keberhasilan kerja. Reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada pencapaian output administratif, tetapi harus menghasilkan outcome yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Publik tidak lagi menilai seberapa banyak anggaran yang kita habiskan atau seberapa banyak acara yang dibuat, melainkan apa dampak riil yang dirasakan masyarakat. Penilaian reformasi birokrasi saat ini bergeser dari Akuntabilitas Proses menjadi Akuntabilitas Dampak,”ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap budaya kerja kolaboratif semakin penting di tengah percepatan teknologi dan digitalisasi, tuntutan kinerja berbasis hasil, serta harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, Afriansyah menilai pejabat administrator memiliki peran penting dalam menggerakkan perubahan. Peran tersebut mencakup koordinasi kolaborasi lintas bidang, penggerakan inovasi dan efisiensi teknologi, penyelarasan kebijakan agar tidak tumpang tindih, serta pembinaan tim kerja dan keteladanan dalam etika kepemimpinan.
Budaya kerja kolaboratif, lanjutnya, perlu dibangun melalui visi bersama, komunikasi yang terbuka dan setara, kepercayaan serta rasa aman psikologis, pengambilan keputusan secara partisipatif, dan akuntabilitas bersama.
“Warisan terbaik seorang pemimpin bukan sekadar daftar program yang berhasil diselesaikan, melainkan budaya kerja kolaboratif yang terus hidup dan berkelanjutan bahkan setelah masa kepemimpinan kita usai,”tegasnya. (red/Biro Humas Kemnaker)
