Jakarta | suaraburuhnasional.com – Dinamika restrukturisasi kepemimpinan nasional di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru transisi kelembagaan yang krusial. Perubahan kepemimpinan puncak yang ditindaklanjuti secara akseleratif melalui mutasi jabatan strategis mulai dari tingkatan Perwira Tinggi, Kapolda, hingga pejabat operasional di tingkat Polres dinilai sebagai pivotal moment untuk merekonstruksi kredibilitas dan integritas penegakan hukum di tanah air, Selasa (13/10/2026).
Merespons efektivitas konsolidasi internal tersebut, Gerakan Jalan Lurus (GJL) secara resmi merilis pernyataan sikap strategis yang menekankan pentingnya institutional reform dan kepastian hukum demi mewujudkan stabilitas nasional.
Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta, menegaskan bahwa rekonfigurasi pejabat di tubuh Polri harus dimaknai sebagai upaya depersonalisasi kekuasaan menuju tata kelola hukum yang rasional dan akuntabel. “Pembersihan dan penyegaran struktur merupakan imperatif kategoris dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance), berwibawa, serta memiliki keberpihakan substansial kepada rakyat,” tegas Riyanta.
Dalam siaran resminya, Gerakan Jalan Lurus (GJL) memaparkan tujuh poin manifestasi sikap dan rekomendasi strategis: 1. Akselerasi Institutional. Cleansing dan Transformasi Birokrasi GJL memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap langkah akseleratif Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam melakukan institutional cleansing. Langkah ini dinilai sebagai syarat mutlak (conditio sine qua non) untuk mengeliminasi disfungsi birokrasi, mengikis patologi kepemerintahan, serta membangun fondasi clean and good governance. 2. Pengawalan Supremasi Hukum dan Imparsialitas Konstitusi, demi menjaga stabilitas dan kedaulatan berbangsa, Presiden dituntut untuk senantiasa berada di garis terdepan sebagai guardian of the constitution. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan imparsial tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik pragmatis. 3. Konstruksi Kepastian Hukum dan Iklim Investasi yang Kondusif. Hadirnya dimensi negara secara nyata amat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum (legal certainty), menjamin kepastian berusaha (business certainty), serta memberikan rasa aman universal. Kepastian hukum merupakan variabel independen yang sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keharmonisan sosial. 4. Eradikas I Praktik Ilegal dan Dekonstruksi KKN. GJL menyerukan penghentian total (total cessation) terhadap seluruh bentuk aktivitas ilegal serta kejahatan sistemik berupa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktik perusakan ini diidentifikasi sebagai faktor distorsi utama yang mereduksi efektivitas pembangunan nasional. 5. Mobilisasi Social Agent of Change dan Kontra-Mafia Hukum. Kader GJL di seluruh pelosok Nusantara diinstruksikan untuk menjalankan fungsi sebagai agent of change dan agent of development. GJL secara proaktif menggalang kekuatan sipil untuk melawan kejahatan terorganisir (organized crime), seperti mafia peradilan, mafia tanah, mafia tambang, mafia BBM, aksi premanisme, hingga praktik intimidatif debt collector ilegal. 6. Optimalisasi Intelligence-Led Decision Making. GJL merekomendasikan agar sistem intelijen negara diperkuat dan dioptimalkan sebagai early warning system berbasis data tepercaya untuk mendukung pengambilan keputusan strategis oleh Presiden. Di saat yang sama, masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif membangun jejaring informasi masyarakat (community intelligence) demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. 7. Pengawasan Partisipatif melalui Peran Civil Watchdog. Sebagai instrumen kontrol sosial masyarakat, anggota GJL diwajibkan untuk mempertahankan komitmen sebagai watchdog yang kritis dan objektif. GJL mendorong pemanfaatan instrumen digital (digital evidence) untuk merekam, memviralkan, serta melaporkan secara akuntabel setiap bentuk malapraktik kekuasaan, pungutan liar, maupun pemerasan kepada aparat penegak hukum.
”Restrukturisasi ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan manifestasi dari kehendak politik untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. GJL siap menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia,”pungkas Riyanta. (Nelson Siregar/red)
