Medan | suaraburuhnasional.com – Dalam persiapan menuju Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera utara (Sumut) memperkuat upaya pengawasan dengan menggandeng Kolaborasi Anak Bangsa (Kolega), kelompok Cipayung, serta media di hotel Agave Kabupaten Simalungun, Sabtu (2/11/2024).
Komisioner Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengatakan forum grup discusion (FGD) hari ini dilakukan untuk mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menolak praktik politik uang yang merusak proses demokrasi. Ia menyatakan kolaborasi lintas organisasi ini bertujuan memperkuat pengawasan dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya politik uang.
“Kami ingin masyarakat dan ASN paham betul bahwa Pilkada harus berjalan secara jujur, adil, dan tanpa intervensi kepentingan politik praktis,” katanya sabtu (2/11/2024). Ia menjelaskan kolaborasi ini melibatkan peran aktif Kolaborasi anak bangsa (Kolega) dan kelompok Cipayung plus, yang terdiri dari organisasi kepemudaan seperti GMNI, HMI, IMM, PMII, dan Kopasis serta media.
“Selain itu, media diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang objektif serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pilkada. Peran media sangat besar dalam memberikan informasi yang kredibel dan mengawal proses pilkada secara netral,” terang Saut. “Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kami optimis langkah pengawasan akan lebih efektif, menciptakan pilkada yang berkualitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Sumatera Utara,” lanjutnya.
Sementara itu, Perwakilan Kolega Psalmen Padang menyampaikan pihaknya siap bekerja sama untuk memastikan pemilu berjalan bersih. “Kami berkomitmen untuk menolak segala bentuk politik uang dan memastikan ASN tidak terlibat politik praktis,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan memilih pemimpin adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dalam negara demokrasi. Ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari sistem demokrasi. “Pemilu yang partisipatif dan bebas menunjukkan kekuatan demokrasi. Ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya, demokrasi menjadi lebih kuat dan berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu sangat penting juga menghindari politik identitas yang dapat menyebabkan perbedaan, dan mendukung inklusivitas di berbagai bidang, termasuk dalam pengambilan keputusan politik,”seru Psalmen.
Maka Psalmen mendorong Bawaslu melakukan pengawasan di antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintah menjalankan fungsi-fungsi mereka secara demokratis. “Bawaslu berperan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan netral, tanpa memihak pada kandidat atau partai politik mana pun, sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu terjaga. Bawaslu juga sangat perlu bermitra dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat untuk memperluas pengawasan, meningkatkan sosialisasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu,”lugasnya.
Di sisi lain, salah satu peserta, Cavin Tampubolon, menuturkan, selama ini netralitas ASN hanya berlangsung selama 6 hari kerja sebagai contoh banyak terjadi tindakan tidak netralitas dan penggiringan massa ASN di Kabupaten Simalungun. Namun bukan hanya ASN dan penyelenggara yang harus netral tetapi media dan mahasiswa juga mestinya netral karena dibutuhkan netralitas mahasiswa dalam menggerakkan netralitas. “Hingga hari ini penindakan yang dilakukan Bawaslu masih belum maksimal dikarenakan harus dilapor dulu baru ditindak, jika tidak ada maka tidak ada laporan,”jelas Cavin.
Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Bawaslu Sumut melakukan FGD di Kabupaten Simalungun, suara daerah juga menjadi sangat penting dalam proses demokrasi. “Semoga pasca FGD hari ini ada tindak lanjut dari Bawaslu Sumut agar dapat mensukseskan Pemilu 2024,” pungkas alumni GMKI USI. (Is/Sbn)
