Dairi | suaraburuhasional.com – Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekda, Charles Bantjin menerima kehadiran Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) yang dipimpin oleh Rachmita Maun Harahap selaku Komisioner bidang Sosialisasi, Advokasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas Disabilitas, Rabu (19/3/2025) di Ruang Rapat Bupati.
Pertemuan ini membahas peran yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam memberikan ruang, aksesibilitas untuk perwujudan hak
bagi warga Kabupaten Dairi penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan ini, wakil bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Sosial selaku leading sektor telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak-hak disabilitas baik aksesibilitas, kemudahan fasilitas, infrastruktur.
Namun, kata Wahyu Daniel, pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga memerlukan kerjasama, kolaborasi antar banyak pihak termasuk Komnas Disabilitas untuk dapat membantu meningkatkan terpenuhinya gak-hak tersebut.
“Selama ini Pemkab sudah memberi perhatian temasuk bagi disabilitas sensorik dengan memberikan alat bantu dengar, penyiapan rumah singgah walaupun kehadirannya belum maksimal, penyediaan kursi roda, dan bantuan dari Kemeterian Sosial, dan Sentra Insaf Medan. Kami juga meminta Komnas Disabilitas mengadvokasi kondisi penyandang disabilitas di Dairi untuk tetap mendapat perhatian dari pusat,”ujar Wahyu.
“Kami paham betul, Disabilitas perlu penanganan serius. Pemkab tetap memberi perhatian baik infrastruktur ramah disabilitas termasuk mengajak keterlibatan kaum disabilitas dalam pembangunan daerah itu sendiri sama seperti warga negara lainnya. Tentu ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial semata, namun semua sektor, untuk itulah saya instruksikan agar hak-hak saudara kita disabilitas turut diperhatikam baik kesehatan layanan infrastukrur, dan kesejahteraan bisa terpenuhi,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Rachmita Maun Harahap adapun hal yang menjadi fokus pertemuan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mewujudkan akses yang lebih setara bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas
“Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Hadir juga, Kadis Sosial, Agel Siregar, Kadis Kesehatan, dr. Henry Manik, Kadisparbudpora, Rahmat Syah Munthe, Kadis P3AP2KB, dr. Ruspal Simarmata, Pj. Kadishub, Leo Sianturi, Kadis Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan,
Budianta Pinem, dan organisasi penyandang Disabilitas seperti Pertuni, NPC, dan PPDI. (Clara.s)
