Dairi | suaraburuhnasional.com – Upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi di kawasan Jalan Sekolah, Pasar Sidikalang, pada Sabtu (5/7/2025), diwarnai ketegangan antara petugas dan sejumlah pedagang. Insiden ini menunjukkan adanya penolakan dari sebagian pedagang terhadap kebijakan penataan pasar yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi.
Dalam operasi tersebut, seorang pedagang diduga memprovokasi dengan melontarkan kata-kata kasar kepada petugas, yang kemudian memicu reaksi lanjutan dari pedagang lainnya. Ketegangan ini menjadi sorotan mengingat penertiban telah dilakukan secara persuasif dan bertahap.
Penertiban menyasar pedagang musiman yang hanya berjualan pada hari pasar (seperti hari Sabtu), maupun pedagang tetap yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan secara ilegal, sehingga mengganggu ketertiban umum dan akses publik.
Kepala Satpol PP Kabupaten Dairi, Horas Pardede, S.E., menyayangkan adanya sikap tidak kooperatif dari sebagian pedagang. Ia menegaskan bahwa operasi penertiban dilakukan berdasarkan amanat peraturan daerah dan merupakan implementasi dari visi Bupati Dairi.
“Kami tidak bekerja atas dasar inisiatif sepihak, tetapi melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi. Salah satu visi utama Bupati adalah menata pasar agar menjadi tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Sayangnya, masih ada pedagang yang tidak mau diatur dan melawan dengan kata-kata tidak pantas kepada petugas kami,” ujarnya.
Horas Pardede juga mengungkapkan bahwa imbauan untuk tidak berdagang di trotoar sejatinya telah disampaikan jauh sebelum pelantikan Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, M.Si. Bahkan, pada saat masa pembekalan kepala daerah terpilih di Magelang beberapa waktu lalu, Bupati telah memberikan arahan yang tegas mengenai pentingnya penegakan ketertiban pasar sebagai bagian dari reformasi tata kelola ruang publik di Dairi.
“Sejak awal, Bapak Bupati telah mengingatkan kami untuk memastikan bahwa pasar-pasar di Dairi harus tertib. Larangan berdagang di trotoar itu bukan kebijakan baru. Sudah lama disosialisasikan dan bahkan menjadi perhatian utama sejak beliau menerima pembekalan di Magelang,” imbuh Horas.
Ia juga menekankan bahwa penataan pasar bukanlah upaya untuk menghambat ekonomi pedagang, melainkan menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan teratur. Untuk itu, Satpol PP ke depan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Dairi menegaskan komitmennya dalam menciptakan pasar yang tertib dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan bersama. (c.siahaan)
