Medan | suaraburuhnasional.com – Ketua Umum DPW PPMI Sumatera Utara, Herman Saragih meminta Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara untuk mengambil langkah kebijakan terhadap pengaduan pekerja yang diserahkan pada saat aksi Koalisi Aksi Upah (KAU) di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Senin 3 November 2025.
Hal ini mengingat pengaduan pekerja yang telah berlangsung selama 13 tahun belum juga mendapatkan penyelesaian dan terkesan dimangkrakkan. Herman Saragih di Banda Kupi Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (9/12/2025) pada wartawan menekankan, bahwa penyelesaian kasus ini sepertinya wajib campur tangan Bobby Nasution karena perjalanan kasusnya diduga telah ditunggangi orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dengan menjadikan nasib buruh dan pekerja seperti sapi perahan.
Diharapkan Koalisi Aksi Upah Sumatera Utara para pihak termasuk Petugas di Disnaker Sumut yang menangani kasusnya wajib berdiri ditengah, dan jangan berat sebelah. Petugas Disnaker Sumut juga harus bekerja secara adil dan transparan, serta melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) yang tergabung dalam KAU SUMUT. “Kami meminta Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan konkret dalam menyelesaikan kasus ini, sehingga hak-hak pekerja dapat segera dipenuhi dan keadilan dapat terwujud,” kata Herman Saragih.
DPW PPMI Sumatera Utara berharap kepada Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara agar dapat memprioritaskan penyelesaian kasus ini dan bersikap Atensi, memberikan keadilan bagi pekerja yang telah berjuang selama 13 tahun. Perlu kita ketahui bersama bahwa Sumut telah membuat sejarah di Indonesia, Disnaker-nya selama 13 tahun tak mampu menyelesaikan kasus buruh di PT. Starindo Prima di Tanjung Morawa. Ada apa,”tanya Herman sambil geleng-geleng kepala. (red)
