Langkat | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Diky Anugerah Panjaitan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah dan perwakilan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sribana Perangin Angin, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi yang dinilai mendesak untuk segera diperbaiki. Ia secara khusus menyoroti ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kuala menuju Kecamatan Bahorok.
Menurutnya, ruas jalan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi akses utama menuju kawasan wisata unggulan Bukit Lawang yang telah dikenal hingga mancanegara. Namun, kondisi jalan saat ini dinilai memprihatinkan dan belum memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun sektor pariwisata. “Pada musim hujan, kondisi jalan berlumpur dan sulit dilalui. Sementara saat musim kemarau, debu tebal sangat mengganggu pengguna jalan,”ujarnya.
Atas dasar itu, Ketua DPRD Langkat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memberikan perhatian serius dengan segera melakukan pengaspalan pada ruas jalan Kuala–Bahorok guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain persoalan infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya realisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses pimpinan dan anggota dewan. Ia berharap usulan tersebut dapat diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan skala prioritas pembangunan.
Lebih lanjut, Sribana berharap Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini mampu menghasilkan perencanaan program yang terintegrasi dan tepat sasaran. Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
“Melalui forum ini, kita berharap lahir program-program pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik,” pungkasnya. (J.Malau)
