Jabar | suaraburuhnasional.com – Tim Teknis Revitalisasi Pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur diduga terindikasi main mata mensiasati regulasi bagi sejumlah oknum satuan pendidikan yang tengah berambisi memperoleh dana revitalisasi pendidikan.
Tim teknis revitalisasi bentukan Kepala Disdikpora Ruhli Solehudin sebagai implementasi dari mandat instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, serta regulasi teknis turunan Permendikbudristek Nomor 70 Tahun 2024 tersebut, menurut sumber dari kalangan pemerhati pendidikan, tim yang yang seharusnya fokus pada perencanaan, verifikasi, pengusulan, pengawasan teknis dan administratif dinilai telah mengabaikan tugas dan perannya sendiri, dimana tim revitalisasi Disdikpora setempat bertindak sebagai Tim Koordinasi Daerah atau Tim Verifikator yang menjembatani kementerian terkait dengan satuan pendidikan di lapangan.
Sumber menyebut, opini tak sedap yang tengah mencuat bukan tanpa alasan jika berkepanjangan disorot publik, pasalnya menurut sumber, tim diduga kuat telah memberi tiket ilegal ditahap verifikasi data usulan pada salah satu PAUD dibilangan Kecamatan Bojongpicung, dengan maksud supaya tidak ada halangan menggondol dana revitalisasi dari APBN sebesar Rp 237.488.000, sekalipun soal kepemilikan ruang kelas terdapat perbedaan antara di dapodik dengan data yang riil, keabsahan ijin operasional sangat diragukan serta PAUD dimaksud dapat dicurigai berbadan hukum ganda.
Isyarat lemahnya sistem pengawasan berlapis pada program strategi nasional revitalisasi pendidikan Disdikpora Cianjur yang melibatkan pemerintah pusat, Pemda hingga lembaga pengawas tersebut, hingga berita ini dikirim ke redaksi awak media online suaraburuhnasionaal.com masih belum berhasil memperoleh tanggapan dari Kepala Disdikpora Ruhli Solehudin, sekalipun melalui WhatsApp telah berulangkali dihubungi. (Kamal/Asep)
