Jakarta | suaraburuhnasional.com -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi capaian Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) periode 2023–2026 dalam membangun dialog dan mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Ia berharap LKS Tripnas periode berikutnya semakin aktif mengawal agenda ketenagakerjaan melalui dialog antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.
Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Selama periode tersebut, LKS Tripnas mencatat sejumlah capaian kelembagaan, antara lain
restrukturisasi Badan Pekerja dari yang semula satu badan menjadi tiga badan pekerja, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Melalui struktur baru ini, LKS Tripartit sukses menghasilkan 41 Pokok Pikiran serta memformulasikan 20 Rekomendasi Strategis yang disepakati dalam Sidang Pleno.
LKS Tripartit juga telah menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi para pekerja. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, serta efisiensi tenaga kerja Indonesia di tengah tantangan pasar global.
Seluruh pencapaian ini didukung penuh oleh Sekretariat LKS Tripartit yang profesional, serta fasilitas Gedung Sekretariat yang representatif dan memadai, sehingga optimalisasi fungsi konsultasi dan komunikasi tripartit dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Salah satu agenda yang membutuhkan keterlibatan LKS Tripnas periode berikutnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Yassierli menyebut Komisi IX DPR RI berkomitmen melakukan revisi agar pengaturan K3 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. “Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurutnya, keterlibatan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah diperlukan agar penyempurnaan aturan K3 mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kebutuhan pelindungan keselamatan pekerja di tempat kerja.
Selain itu, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjadi agenda prioritas. Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapat penugasan untuk aktif memberikan masukan dalam penyusunannya.
Ia berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian kelembagaan yang telah dibangun dan menjaga dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. (red/Biro Humas Kemnaker)
