Medan | suaraburuhnasional.com – Harapan masyarakat Sumatera Utara akan hadirnya infrastruktur transportasi yang andal dan berdaya guna tinggi (utility value) kembali tercederai oleh kejahatan birokrasi. Dalam upaya menindak praktik korupsi di sektor publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi penggeledahan secara intensif selama dua hari berturut-turut (9–10 November 2026). Langkah hukum ini menyasar enam lokasi strategis yang diduga menjadi pusat konspirasi penyelewengan anggaran proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Dalam operasi penggeledahan tersebut, tim penyidik menyisir dua instansi birokrasi yaitu Kantor Satuan Kerja Wilayah 1 dan Wilayah 2 BBPJN Sumut serta empat kediaman pribadi yang terindikasi memiliki keterkaitan perkara. Lokasi penggeledahan meliputi rumah pihak kontraktor, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut, hingga mantan Kepala Satker BBPJN.
Dari rangkaian penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen proyek serta barang bukti elektronik (digital evidence) yang menjadi instrumen penting dalam pembuktian perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyitaan aset data ini merupakan bagian dari proses rekonstruksi perkara yang melibatkan tersangka utama Dicky Erlangga (DE) beserta jaringannya. Penanganan kasus ini mengindikasikan adanya praktik kejahatan birokrasi terstruktur (systemic corruption) melalui penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.
Dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tujuh di antaranya telah dilakukan penahanan badan, yaitu: 1. Stanley Cicero (Mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024–28 Juni 2025), 2. Rahmad Parulian (Mantan Kepala Satuan Kerja Wilayah I), 3. Faisal dan Heri Handoko (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK Wilayah Kerja Terkait), 4. T. Rahmansyah Putra (Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Sumut), 5. Manaek Manalu (PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah 2), 6. Munson Ponter Paulus (PPK 1.4 Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut).
Penyitaan dokumen fisik dan analisis forensik digital (digital forensics) atas barang bukti elektronik ditujukan untuk mengurai skema pembagian imbalan (kickback scheme), pengkondisian lelang (bid rigging), hingga potensi deviasi spesifikasi teknis material yang berisiko menurunkan standar kualitas keselamatan jalan.
Penyelewengan pada proyek infrastruktur publik tidak hanya menimbulkan kerugian negara (financial loss), tetapi juga mengganggu efisiensi perekonomian nasional. Berdasarkan konstruksi hukum positif, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001:
Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor: Menjerat perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancamannya mencakup pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun.
Pasal 3 UU Tipikor: Menyasar tindak penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan publik (malfeasance in office). Pasal 12 huruf a/b atau Pasal 11 UU Tipikor: Mengatur sanksi atas penerimaan suap atau gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait pelaksanaan tugas jabatannya. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: Penerapan doktrin penyertaan (deelneming) untuk menjerat permufakatan jahat yang melibatkan oknum birokrat BBPJN dan pihak kontraktor swasta.
Penindakan tegas oleh lembaga antirasuah ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan agenda pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita: Pengejawantahan Astacita Ke-7 (Penguatan Reformasi Hukum dan Penegakan Antirasuah): Penanganan perkara di lingkungan BBPJN Sumut menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta bersih dari praktik pencarian keuntungan tidak sah (rent-seeking behavior).
Penyelamatan Astacita Ke-3 (Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan): Pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Penindakan atas dugaan penyimpangan anggaran ini bertujuan memastikan bahwa alokasi APBN direalisasikan sesuai spesifikasi teknis demi menjamin keselamatan publik dan efisiensi biaya logistik.
Langkah tegas KPK dalam pengusutan kasus ini menjadi peringatan bagi pengelolaan anggaran publik di sektor infrastruktur. Publik menantikan kelanjutan proses hukum hingga persidangan, dengan fokus tidak hanya pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga pada optimalisasi pemulihan aset negara (asset recovery) demi mengembalikan hak-hak ekonomi masyarakat. (Nelson Siregar/red)
